“Jokowi itu seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti mengutuk atau mengecam saja atas peristiwa tragedi bom Makassar. Tapi seharusnya beliau evaluasi dan benahi itu lembaga-lembaga anti teroris kita seperti BNPT dan Densus 88. Jangan anggaran besar sudah digelontorkan tapi kerja tidak serius. Presiden harus evaluasi !!!,” ujar Adi Kurniawan.
Edisi.Id,Jakarta-Setelah peristiwa bom Bali I tahun 2002 dan bom Bali II tahun 2005 lalu. Indonesia masih terus diserang dengan aksi yang sama. Aksi teror bom bunuh diri tersebut juga pernah terjadi di Sarinah, Jakarta Pusat pada tahun 2019 lalu. Bahkan di tahun 2020, aksi tersebut juga menyerang Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah.
Dua hari yang lalu, publik kembali dihebohkan dengan peristiwa yang sama. Dimana telah terjadi peristiwa ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Tengah.
Berangkat dari berbagai kejadian peristiwa tersebut, rasanya cukup menjadi janggal apabila aksi-aksi tersebut terus-terusan terjadi padahal di bidang tersebut pemerintah sendiri sudah memiliki tiga lembaga pencegahan terorisme dan radikalisme diantaranya Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT), Densus 88 dan Badan Intelijen Negara (BIN). Bahkan dalam hal penanggulangan terorisme, BNPT sendiri memiliki anggaran cukup besar sampai berjumlah ratusan miliar rupiah. Bahkan, untuk tahun 2021 sendiri, pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk BNPT sebesar 515,9 miliar.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa) Adi Kurniawan meminta Presiden Jokowi segera melakukan evaluasi secara serius terhadap ketiga lembaga tersebut terutama BNPT.
Menurutnya, sudah menjadi keharusan Jokowi mengevaluasi lembaga-lembaga tersebut demi pencegahan berbagai aksi teror dimana-mana.
“Menurut saya, Jokowi itu seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan seperti mengutuk atau mengecam saja atas peristiwa tragedi bom Makassar. Tapi seharusnya beliau evaluasi dan benahi itu lembaga-lembaga anti teroris kita seperti BNPT dan Densus 88. Jangan anggaran besar sudah digelontorkan tapi kerja tidak serius. Presiden harus evaluasi !!!,” ujar Adi lewat keterangan tertulis pada Rabu (31/03/21).
Adi menilai sebagai seorang presiden Jokowi terlihat sangat payah menyikapi peristiwa tersebut. Bahkan, Adi juga mengatakan sikapnya tersebut menunjukkan lemahnya Jokowi dalam memimpin pemerintahan.
“Terlihat sekali karakter kepemimpinan yang lemah yang ada di diri Jokowi dalam memimpin pemerintahan. Jokowi terlihat tidak memiliki power dalam memimpin pemerintahan mangkanya beliau tidak bisa tegas,” ucapnya.
Lebih lanjut Adi juga meminta semua pihak yang resah terhadap aksi-aksi teror tersebut tidak cuma ikut mengutuk dan mengecam pelaku. Tapi juga ia mengajak elemen-elemen masyarakat bersikap mengkritisi kinerja pemerintah khususnya yang bertanggung jawab pada bidang tersebut.
“Saya perhatikan, setiap ada aksi teror pasti heboh dan semua bersuara mengutuk dan mengecam. Tapi kok tidak mengkritisi yang menangani bidang itu? Padahal anggaran besar sudah diberikan. Mengutuk dan mengecam pun tak cukup apabila bidang pencegahannya tidak berjalan. Sebab, jika rakyat tidak didik cerdas, maka rakyat sendiri menjadi mudah menerima doktrin apapun yang berasal dari luar,” tutupnya.
