“Bahwa oligarki parpol dan pengusaha sudah GAGAL menyelamatkan kondisi negar dari pandemi covid-19 hingga situasi krisis, bahwa kabinet bentukan oligarki parpol dan pengusaha tidak benar-benar murni bekerja demi kepentingan rakyat dan negara.”
Edisi.Id,Jakarta-Isu Reshuffle kabinet di pemerinta
han Jokowi-Ma’ruf Amin kembali kencang. isu reshuffle tersebut mencuat setelah DPR menyetujui dibentuknya penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek, dan pembentukan Kementerian Investasi.
Partai politik pendukung pemerintah pun ikut bersuara, salah satunya Partai Nasdem. Bahkan, relawan pendukung Jokowi yang tergabung dalam Jokowi Mania (JoMan) pun ikut mendorong terjadinya reshuffle tersebut hingga meminta lima nama menteri dipecat lantaran tidak sejalan dengan visi presiden.
Disebutkan,lima nama menteri yang harus dipecat tersebut diantaranya adalah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, Pratikno lalu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkominfo Jhonny G. Plate, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.
Mensikapi hal tersebut Relawan Baranusa, yang dinahkodai Adi Kurniawan mengatakan,”Rakyat Indonesia sesungguhnya sangat menaruh harapan besar kepada Jokowi terutama rakyat yang tergolong miskin lantaran gaya kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat.”
Dikatakan, harapan besar dari rakyat tersebut juga digantung
kan kepadaJokowi karena dianggap memiliki gaya kepemim
pinan yang berbeda dari presiden-presiden sebelumnya,
yang hanya menumpuk harta kekayaan pribadi ketimbang untuk rakyat dan negara.
Menurut Adi Kurniawan,tujuh tahun sudah pemerintahan Jokowi berumur dan berja lan ,”Namun hingga kini, dua periode sudah Jokowi memimpin negara rakyat tak puas lantaran negara tak kunjung ada perbaikan terutama di bidang ekonomi.”ujarnya.
Ditambahkan, sejak dunia diguncang bencana wabah covid-19 dihitung mulai Maret 2020 lalu, mantan walikota solo tersebut pun terlihat gagap serta seperti tak mampu mengatasi persoalan tersebut padahal kita semua tahu bahwa covid-19 ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi global yang sudah jelas dampaknya pasti terasa bagi pembangunan ekonomi nasional dan sudah pasti sangat berdam
pak juga bagi penghidupan ekonomi masyarakat.
“Kondisi seperti ini melahirkan PHK besar-besaran, omset pedagang kaki lima menurun drastis hingga banyak diantara masyarakat menelan pahit karena kehilangan pemasu
kan.”paparnya.
Melihat kondisi negara yang sudah krisis tersebut sebenarnya sudah menjadi suatu keharusan negara hadir melalui tangan pemerintah.
“Walau tidak memuaskan akhirnya hadir dengan melakukan penanganan pencegahan tingkat kelaparan yang dirasakan rakyat akibat krisis dengan mendistribu
sikan bahan pokok Sembako dan bantuan lainnya kepada rakyat lewat tangan Kementerian Sosial Kemensos.
Tapi lagi-lagi kejinya, anggaran penanganan pencegahan yang mencapai ratusan triliun tersebut dibegal dan dirampok,Juliadi P Batubara yang merupakan kader partai politik,yakni PDI Perjuang
an.
Di berbagai daerah, para petani sendiri juga merasakan sakit dimana para petani Indonesia kesulitan mendapatkan pupuk. Padahal, petani ini perannya sangat penting dalam menyela
matkan perut rakyat di tengah badai krisis menghantam situasi negara.
Menjadi aneh dan lucu kan akhirnya, negara yang seharus
nya mendukung penuh kerja-kerja para petani dalam memberi makan rakyat kok justru malah dicekik? Gilanya pun petani Indonesia juga dicekik dengan bahan-bahan pokok yang diambil dari luar negeri alias IMPOR.
Belum lagi persoalan dunia pendidikan negara yang semakin tidak membawa generasi penerus bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas.
Sejak dipilihnya Nadiem Makarim sebagai Mendikbud pendidikan nasional semakin tak terarah. Mental dan cara berfikir anak-anak bangsa Indonesia semakin rusak, semakin lari dari tujuan dasar negara dalam mencipta
kan generasi penerus yang cerdas, generasi penerus yang mampu bekerjasama bersama rakyat dalam membangun Indonesia menjadi negara besar dan maju.
“Dunia pendidikan nasional saat ini tidak hanya sebatas mencetak pekerja Romusha Modern tapi juga mencetak generasi yang brutal dan kriminal.”tegasnya.
Selain itu, BUMN yang dipercaya mampu menjadi benteng pertahanan ekonomi negara juga semakin tidak difungsikan sebagaimana seperti tujuan awal dibentuk.
BUMN yang seharusnya difungsikan menjadi lembaga bisnis negara lewat seluruh aset kekayaan alam yang ada justru malah sengaja diliberalisasi hingga berakibat menjadi bangkrut dan terlilit utang. Dan parahnya, BUMN juga dengan sengaja secara terbuka dijadikan ladang perampokan secara membabi-buta dan dilakukan secara berjamaah.
Ekonomi nasional ambruk, aset negara banyak yang tergadai akibat utang luar negeri yang membengkak diperkirakan utang negara naik sampai 8000 T Kegagalan yang kian terlihat, pemerintah rajin menarik utang dengan alasan bangun ini bangun itu tapi bukannya untung malah buntung. Utang bukannya menurun tapi justru malah meningkat.
Tak sadar kalau utang sebanyak itu bukan mereka yang tanggung tapi rakyat Indonesia secara turun-temurun sampai anak dan cucunya ikut menanggung.
Masih banyak hal sebenarnya di pemerintahan ini yang kita nilai semakin keluar dari rel pembang
unan negara termasuk dari janji-janji Jokowi seperti Revolusi Mental, Trisakti dan sembilan agenda prioritas Nawacita yang telah diucap sejak 2014 lalu. Janji-janji tersebut tak satupun dijalankan malah justru dilupakan begitu saja tanpa malu.
Sebab itu, menjadi pertanyaan besar. Apakah reshuffle di jajaran kementerian Presiden Jokowi tersebut masih penting dilakukan.?
Menyikapi hal tersebut Relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Barisan Relawan Nusantara DPP BaraNusa yang juga turut berkmenyampaikan sebagai berikut
Bahwa oligarki parpol dan pengusaha sudah GAGAL menyelamatkan kondisi negara dari pandemi covid-19 hingga situasi krisis, bahwa kabinet bentukan oligarki parpol dan pengusaha tidak benar-benar murni bekerja demi kepentingan rakyat dan negara.
Oligarki parpol hanya demi kepentingan bisnis pribadi dan parpol, bahwa kabinet bentukan oligarki parpol dan pengusaha hanya mampu melahirkan budaya korup bukan melahirkan agenda kerja yang benar-benar menyokong kebutuhan negara. Maka dari itu.
Baranusa menyampaikan, pernyataan sikap,yakni
1. Bukan pecat, tapi bubarkan kabinet bentukan oligarki parpol dan pengusaha karena gagal menyelamatkan kondisi negara dari pandemi covid-19 hingga krisis ekonomi.
2. Presiden harus utamakan masukkan rakyat ketimbang oligarki parpol dan pengusaha.
3. Presiden Jokowi harus Tuntaskan janji-janji politiknya yang telah diucapkan pada pilpres 2014 sampai 2019.
4. Tuntaskan Agenda Nawacita.
5. Tuntaskan Trisakti.
6. Tuntaskan Revolusi Mental.
Pernyataan sikap DPP Baranusa ini dibuat di Jakarta, 15 April 2021.(wismo)
