Menu
Berita Terbaru, Terkini, dan Terpopuler

Anggota DPR RI, Dewi Asmara: “Manfaatkan Tim Pendamping Keluarga BKKBN untuk Turunkan Stunting”

  • Bagikan

Edisi.id- BKKBN bersama mitra DPR RI khususnya Komisi IX selalu bergerilya melakukan kampanye percepatan penurunan Stunting di daerah. Tak terkecuali kampanye juga dilakukan di Gedung PGRI Gunung Guruh, Kecamatan Gunung Guruh, Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu 19 November 2022.

Dalam paparannya anggota Komisi IX DPR RI Dewi Asmara mengajak masyarakat untuk segera melapor kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) setiap kali menemukan gejala atau risiko stunting.

Menurut Dewi Asmara hadirnya tim pendamping keluarga (TPK) dalam upaya mempercepat penurunan stunting membawa harapan baru.

“Keberadaannya diharapkan mampu mempercepat deteksi dini kasus stunting baru di tengah masyarakat, bahkan jika kasus tersebut masih berupa risiko,” ujar Dewi Asmara.

Dewi menambahkan bahwa BKKBN sebagai Koordinator Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting sudah membentuk TPK di seluruh wilayah di Indonesia.

“Termasuk di Kabupaten Sukabumi tentu saja. Silakan manfaatkan keberadaan mereka. Segera lapor jika menemukan kasus stunting,” ungkap Dewi.

Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ini mengapresiasi pemerintah yang telah menyusun tata kelola percepatan penurunan stunting secara terpadu dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga akar rumput.

Khususnya terkait pembentukan TPK yang bersumber dari unsur masyarakat dan tenaga kesehatan.

Sebagai sebuah tim, anggota TPK berasal dari kader keluarga berencana (KB), kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK), dan bidan atau unsur tenaga kesehatan lainnya.

Sebagai kader masyarakat, imbuh Dewi, TPK tentu sudah sangat memahami kondisi masyarakat setempat.

Dengan begitu, pelaporan bisa dilakukan dengan cepat dan pendampingan bisa intensif dilakukan. Ini menjadi pembeda dari tata kelola penanganan stunting sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dengan beleid tersebut, upaya percepatan penurunan stunting dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan.

“Kami di Komisi IX melihat pemerintah sudah sangat serius dalam mengupayakan percepatan penurunan stunting. Ini perlu mendapat apresiasi kita semua. Sebagai bentuk dukungan, Komisi IX aktif turun ke lapangan untuk membantu mengampanyekan program percepatan ini. Sekaligus juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan kepada bidan atau anggota TPK lainnya saat menemukan kasus stunting. Mereka ada di setiap desa,” kata Dewi.

Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Irfan Indriastono menjelaskan, saat ini Jawa Barat membentuk dan melatih 37.184 TPK atau lebih dari 111 ribu anggota.

TPK ini tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan di Jawa Barat. Jika dibandingkan dengan jumlah RW berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2021 sebanyak 51.841 RW, berarti saat ini TPK hadir lebih dari 70 persen RW di Jawa Barat.

“TPK merupakan ujung tombak penurunan stunting di lapangan. TPK hadir di setiap dusun atau rukun warga (RW) dengan tugas utama melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko stunting dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko stunting,” ungkap Irfan.

Di bagian lain, Irfan menjelaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) dalam upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.

Kampung KB harus menjadi bagian dari upaya dalam percepatan penurunan stunting.

Sejarah membuktikan kampung KB memiliki pengalaman konkret mendorong partisipasi peran masyarakat dalam program pembangunan yang di dalamnya melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, bukan hanya OPD KB.

Keberadaan TPK diharapkan bisa memanfaatkan keberadaan kampung KB dalam memberikan pendampingan kepada keluarga sasaran.

Menurutnya, kampung KB memiliki irisan langsung dengan TPK yang nota bene merupakan ujung tombak percepatan penurunan stunting di masyarakat.

Alasannya, TPK merupakan sebuah tim gabungan lini lapangan yang terdiri atas bidan, kader KB, dan kader PKK. Nah, kader KB maupun kader PKK dan bidan sudah terbiasa berkolaborasi melaksanakan kegiatan di kampung KB.

“Merujuk pada Perpres 72/2021, OPD KB itu berperan mulai dari pembekalan calon pengantin. TPK bertugas memberikan pemahaman dalam persiapan menikah untuk menghindari stunting. Misalnya, jika lingkar lengan atasnya kurang dari 23,5 persen itu kemungkinan anaknya stunting lebih tinggi. Persiapan juga mulai perbaikan gizi. Kemudian sejak remaja sudah mulai diberikan tablet tambah darah (TTD) sebagai upaya nanti pada saat hamil supaya tidak terjadi anemia yang bisa menyebabkan BBLR (berat bayi lahir rendah). Dengan BBLR, kemungkinan stunting jadi besar,” terang Irfan.

“Kemudian, ibu hamil diberikan penyuluhan untuk memeriksakan diri secara teratur, memperhatikan asupan gizi secara baik, dan seterusnya. Ibu bersalin dan ibu nifas juga menjadi binaan kita. Kegiatan-kegiatan tersebut bisa dilakukan secara terpadu di kampung KB,” sambung Irfan.

  • Bagikan