Terima Penghargaan dari Kemenkumham, Begini Respons Walkot Idris

  • Bagikan

Depok, Edisi.id – Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerima penghargaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia (RI).

Dilansir dari portal resmi Pemkot Depok, pemberian penghargaan dilakukan saat Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan ke-60 Tahun 2024, yang diterima langsung oleh Staf Ahli Wali Kota Depok, Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan, Diah Sadiah mewakili Wali Kota Depok, Mohammad Idris, di lapangan upacara Kemenkumham RI, Jakarta Pusat, Senin, (29/4/2024).

Mohammad Idris atau akrab disapa Kiai Idris mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bukti bahwa kinerjanya dinilai baik dan diakui oleh Pemerintah Pusat.

Raihan penghargaan ini menjadi bukti yang mampu menepis anggapan negatif orang terhadap Kota Depok.

“Sebelumnya, orang under estimate (meremehkan) terhadap Depok dengan isu-isu yang kadang viral, yang mengatakan ini melanggar HAM,” ungkap Kiai Idris, dilansir beritadepok.go.id, Jumat (3/5/2024).

“Seperti sebelumnya, masalah Pondok Cina, saya dituduh melanggar HAM, tetapi kan aneh kalau saya dapat (penghargaan) dari Kemenkumham,” sambung Kiai Idris.

Kiai Idris menyebut, tuduhan yang paling viral soal Pemkot Depok yakni soal kasus banjir Cipayung-Pasir Putih. Kabarnya, Pemkot Depok dinilai abai terkait dengan kasus banjir tersebut.

“Bagaimana mengabaikan, kita dapat penghargaan nomor satu se-Jawa Barat kok PPD, iyakan Penghargaan Pembangunan Daerah,” sambungnya.

Kiai Idris menghimbau masyarakat, untuk memandang suatu permasalahan secara luas.

“Jadi jangan kita memandang hanya dari satu kasus, tetapi secara umum bagaimana, kalau kita mau fair ya,” ujar Kiai Idris.

“Toleransi juga begitu, jangan hanya melihat karena Ahmadiyah, jangan hanya melihat satu warga menolak pembangunan gereja, itu berapa biji yang kaya begitu, dibanding tanda tangan yang sudah saya tanda tangani untuk peresmian gereja,” imbuh Kiai Idris.

Oleh sebab itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak menghitung kasus per kasus untuk mencap kota intoleran.

“Jadi jangan hitung satu terus digeneralisir jadi satu kesimpulan jelek, ini kitakan harus adil, adil jangan sampai kita dituntut adil, tetapi masyarakat tidak adil dalam menilai,” papar Idris.

  • Bagikan