Edisi.id, Jakarta — Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia (Puspoll Indonesia), Chamad Hojin, menilai terungkapnya dugaan penyimpangan dalam tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurut Hojin, langkah aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas program, bukan sebagai kegagalan program itu sendiri.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu agenda strategis Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, ketika ditemukan indikasi penyimpangan, negara memang harus bertindak cepat agar tujuan besar program ini tetap terjaga,” kata Hojin saat dihubungi media di Jakarta.
Hojin menilai salah satu faktor yang turut mendorong percepatan pembenahan adalah semakin aktifnya fungsi pengawasan yang dilakukan pemerintah, termasuk melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Dalam beberapa bulan terakhir, KSP diketahui melakukan sejumlah inspeksi lapangan ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan. Dari hasil pemantauan tersebut ditemukan sejumlah catatan terkait kualitas fasilitas, tata kelola operasional, hingga aspek pengawasan yang kemudian menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Kami melihat pengawasan yang dilakukan KSP menunjukkan pendekatan yang lebih proaktif. Kehadiran tim KSP di lapangan memberi sinyal bahwa pemerintah tidak ingin hanya menerima laporan di atas meja, tetapi juga memastikan langsung kondisi pelaksanaan program di lapangan,” ujarnya.
Hojin secara khusus menilai Kepala KSP Dudung Abdurachman cukup aktif menjalankan fungsi pengawalan program prioritas nasional sejak menjabat. Menurutnya, berbagai inspeksi lapangan, koordinasi lintas lembaga, hingga upaya membuka ruang pengaduan publik menunjukkan adanya pendekatan pengawasan yang lebih responsif.
“Dalam konteks pengawalan program prioritas nasional, Pak Dudung terlihat cukup aktif. Sidak ke sejumlah dapur SPPG, koordinasi dengan berbagai pihak, hingga dorongan untuk menyelesaikan persoalan di lapangan menunjukkan adanya keseriusan dalam memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai tujuan,” kata Hojin.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembenahan tidak boleh bergantung pada figur tertentu. Yang lebih penting adalah bagaimana temuan-temuan di lapangan ditindaklanjuti menjadi perbaikan sistem yang berkelanjutan.
“Yang paling penting bukan siapa yang menemukan masalahnya, tetapi bagaimana negara memastikan masalah tersebut diperbaiki dan tidak terulang kembali. Program sebesar MBG membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel,” jelasnya.
Menurut Hojin, kasus yang terjadi di BGN justru harus dimanfaatkan sebagai momentum reformasi kelembagaan. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, memperbaiki sistem kemitraan, serta memastikan standar operasional dijalankan secara konsisten di seluruh daerah.
Ia menegaskan bahwa publik tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap Program MBG hanya karena adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Jangan sampai publik menyamakan programnya dengan oknumnya. Yang bermasalah adalah dugaan penyimpangannya, bukan tujuan programnya. MBG tetap merupakan program yang penting bagi masa depan anak-anak Indonesia dan harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hojin menilai respons pemerintah yang cepat dalam melakukan evaluasi dan pembenahan menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kredibilitas program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
“Publik tentu berharap Program Makan Bergizi Gratis berhasil karena manfaatnya sangat besar. Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus dijadikan pelajaran untuk memperkuat tata kelola. Jika momentum ini digunakan untuk melakukan reformasi secara serius, maka justru akan membuat program MBG menjadi lebih kuat, lebih dipercaya, dan lebih efektif dalam mencapai tujuannya,” tutup Hojin.
