Depok | Edisi.id – Aktivis sosial Kota Depok, Didit, melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 yang dinilainya sarat masalah dan telah merugikan masyarakat. Ia mendesak Wali Kota Depok untuk tidak sekadar melakukan evaluasi, melainkan mengambil langkah tegas dengan merombak total jajaran Dinas Pendidikan Kota Depok.
Menurutnya, berbagai keluhan yang bermunculan dari orang tua dan calon peserta didik menunjukkan adanya kegagalan serius dalam pengelolaan SPMB. Ia menyoroti perubahan data pendaftar yang tampil di dashboard serta skor seleksi yang dinilai berubah-ubah tanpa penjelasan yang memadai.
“Publik dibuat bingung oleh sistem yang tidak memberikan kepastian. Data berubah, skor berubah, sementara masyarakat hanya diminta menunggu tanpa kejelasan. Ini menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola SPMB”, ucap Didit, Minggu 21/6/2026.
Ia menilai, kondisi tersebut tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan teknis biasa, dan kekacauan yang terjadi merupakan bentuk kegagalan manajerial yang harus dipertanggungjawabkan oleh jajaran yang mengelola proses penerimaan peserta didik.
“Kalau kesalahan terjadi secara masif dan berdampak luas kepada masyarakat, maka yang dievaluasi bukan hanya sistemnya, tetapi juga orang-orang yang menjalankannya. Jangan sampai publik menjadi korban dari ketidakmampuan birokrasi”, tegasnya.
Didit meminta Walikota Depok Supian Suri segera menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dengan mengambil keputusan yang tegas dan terukur. Ia menilai kepercayaan publik terhadap Dinas Pendidikan telah mengalami penurunan akibat polemik yang terjadi selama proses SPMB berlangsung.
“Saya mendesak Walikota untuk segera mengganti secara keseluruhan personel Disdik yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SPMB. Jangan ada kompromi terhadap kegagalan pelayanan publik yang menyangkut hak pendidikan anak-anak Depok”, bebernya.
Lebih lanjut, Didit menegaskan, bahwa pendidikan merupakan sektor strategis yang tidak boleh dikelola secara serampangan, dan masyarakat membutuhkan sistem yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian, bukan sistem yang memunculkan kebingungan dan spekulasi.
“Keberpihakan kepada rakyat harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Jika Wali Kota serius ingin memulihkan kepercayaan masyarakat, maka perombakan total Disdik adalah langkah yang harus segera dilakukan. Jangan sampai kegagalan ini terus berulang dan merugikan generasi muda Kota Depok”, pungkas Didit.(Arf)
