Depok | Edisi.id — Program anggaran berbasis RW sebesar Rp.300 juta per RW besutan Walikota Depok diarahkan H. Ugan Ganda Winata, S.Pdi, Ketua RW 02, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan tanggap dan mitigasi bencana bersama Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok.
H. Ugan mengatakan, orientasi pembangunan berbasis kewilayahan perlu menempatkan penguatan kapasitas masyarakat sebagai bagian penting dari pemanfaatan anggaran.
“Anggaran Rp300 juta per RW tidak semestinya hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Penguatan SDM merupakan investasi sosial untuk membentuk masyarakat yang lebih siap menghadapi risiko bencana”, ucap H. Ugan, Selasa 29/9/2026.
Menurutnya, Training of Trainers (TOT) mitigasi bencana bersama Damkar memiliki relevansi strategis karena memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diteruskan kepada masyarakat di tingkat RT dan RW.
“Warga perlu memahami pencegahan, respons awal, evakuasi, serta mekanisme koordinasi ketika terjadi keadaan darurat. Kompetensi dasar tersebut penting agar masyarakat mampu mengambil tindakan secara tepat”, terangnya.
H. Ugan menilai, bahwa kedekatan masyarakat dengan lingkungan tempat tinggal menjadikan warga sebagai unsur awal dalam sistem kesiapsiagaan bencana.
“Ketika terjadi keadaan darurat, masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lokasi kejadian. Karena itu, kapasitas warga harus diperkuat sebelum bantuan lanjutan dari petugas tiba”, jelasnya.
Ia juga memandang, bahwa RT dan RW memiliki posisi strategis dalam membangun sistem mitigasi berbasis komunitas karena memahami karakteristik lingkungan dan potensi risiko di wilayah masing-masing.
“RT dan RW dapat menjadi simpul identifikasi risiko, edukasi, sekaligus koordinasi kesiapsiagaan. Jadi, yang dibangun bukan hanya kemampuan individu, tetapi kapasitas kolektif masyarakat”, tuturnya.
Menurut H. Ugan, pelibatan Damkar menjadi penting untuk memastikan proses peningkatan kapasitas masyarakat memiliki basis pengetahuan, prosedur, dan praktik kedaruratan yang sesuai.
“Kami memilih Damkar sebagai mitra strategis karena pelatihan kebencanaan harus diberikan berdasarkan kompetensi dan prosedur penanganan keadaan darurat”, ungkapnya.
Ia menambahkan, keberhasilan pemanfaatan anggaran berbasis RW perlu diukur berdasarkan dampak terhadap kapasitas masyarakat, bukan sekadar terlaksananya suatu kegiatan.
“Indikator keberhasilannya harus terlihat dari meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan kesiapsiagaan warga. Jadi, orientasinya adalah manfaat dan perubahan kapasitas masyarakat”, tegasnya.
H. Ugan berharap TOT mitigasi bencana dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak unsur masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan mitigasi dan respons awal secara tepat. Dengan demikian, warga tidak hanya menjadi penerima program, tetapi menjadi bagian aktif dari sistem pengurangan risiko bencana di lingkungannya”, pungkasnya.(Arf)
