Edisi.id, Jakarta – Koordinator Nasional Santri Digital Center (SDC) Prayoga mengusulkan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu kandidat Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Prayoga menilai Dasco memiliki sejumlah kapasitas yang relevan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan. Salah satunya adalah hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Presiden, sehingga dinilai dapat mendukung efektivitas kerja pemerintahan.
Menurut Prayoga, Dasco juga memiliki pengalaman sebagai komunikator politik yang mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Pengalaman tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas komunikasi politik sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Pak Sufmi Dasco Ahmad memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik. Selama ini beliau juga aktif menjadi mediator berbagai aspirasi masyarakat. Kapasitas tersebut penting agar komunikasi antara pemerintah, parlemen, partai politik, dan masyarakat dapat berjalan secara efektif,” ujar Prayoga dalam rilisnya, Minggu ( 15/11).
Selain aspek komunikasi, Prayoga menilai Dasco memahami arah kebijakan dan visi pemerintahan Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Pemahaman tersebut, menurutnya, menjadi modal penting bagi seorang wakil presiden untuk membantu memastikan program prioritas pemerintah dapat terlaksana secara efektif.
Ia berpandangan, posisi wakil presiden tidak hanya membutuhkan kemampuan membangun hubungan politik, tetapi juga kapasitas menerjemahkan visi presiden menjadi pelaksanaan program yang terkoordinasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang tidak kalah penting, Pak Dasco memahami visi dan program Asta Cita. Beliau memiliki pengalaman politik dan komunikasi kelembagaan yang dapat mendukung delivery program pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.
Prayoga berharap usulan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden Prabowo, partai-partai politik pendukung koalisi, serta masyarakat luas. Menurutnya, proses penentuan wakil presiden pengganti harus mengutamakan kapasitas, pengalaman, kemampuan koordinasi, dan kesesuaian dengan kebutuhan pemerintahan.
“Kami para santri yang bergerak dalam industri digital dan kreatif berharap usulan ini dapat dipertimbangkan. Harapan kami, Indonesia mendapatkan figur wakil presiden yang mampu memperkuat kerja pemerintahan, menjaga komunikasi politik, dan memastikan program-program Presiden Prabowo berjalan dengan baik,” ujar Prayoga.
Usulan tersebut muncul di tengah proses pengisian jabatan wakil presiden menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
Dengan demikian, penentuan wakil presiden pengganti akan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR. Usulan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi dan komunitas santri, menjadi bagian dari dinamika aspirasi publik dalam proses tersebut.(*)
