Depok | Edisi.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Depok memberikan apresiasi terhadap arah kebijakan fiskal Pemerintah Kota Depok dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang sebagai indikator meningkatnya kapasitas fiskal sekaligus ruang kemandirian pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Gerry Wahyu Riyanto, menyampaikan penilaian tersebut ketika membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin (2/11/2026).
“Perbandingan PAD terhadap pendapatan transfer sebesar 2,02 banding 1 menunjukkan kemandirian fiskal Kota Depok yang semakin kuat. Ini merupakan perkembangan positif dalam struktur keuangan daerah yang perlu dipertahankan melalui pengelolaan potensi pendapatan secara optimal”, ungkap Gerry.
Berdasarkan proyeksi RAPBD 2027, pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp4,36 triliun. PAD ditargetkan sebesar Rp2,91 triliun atau 66,85 persen, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp1,44 triliun atau 33,15 persen. Komposisi tersebut menunjukkan dominasi kontribusi pendapatan yang bersumber dari kapasitas ekonomi daerah.
Gerry menegaskan, bahwa penguatan fiskal tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan penerimaan, tetapi harus diikuti transformasi kualitas belanja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Alokasi pendidikan sebesar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen, menurutnya, harus mampu memperluas akses, meningkatkan mutu, serta memperkuat pemerataan layanan pendidikan.
“Substansi APBD bukan hanya bagaimana pemerintah menghimpun pendapatan, tetapi bagaimana sumber daya fiskal tersebut dikonversi menjadi pelayanan publik yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi instrumen utama peningkatan kesejahteraan masyarakat”, tegasnya.
Pada sektor infrastruktur, alokasi belanja pelayanan publik sebesar Rp.2,74 triliun atau 55,02 persen dinilai memiliki signifikansi strategis terhadap konektivitas dan pertumbuhan wilayah.
Gerindra memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan flyover Margonda-Juanda, Simpang Parung Bingung, Exit Tol Sawangan, serta rekonstruksi Jalan Raya Sawangan.
Fraksi Gerindra juga mengapresiasi rencana program sekolah swasta gratis, beasiswa, bimbingan belajar gratis, rehabilitasi sarana pendidikan, penguatan fasilitas Puskesmas, serta perlindungan kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan.
Gerry menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan capaian manfaat yang dapat diukur.
“Program pembangunan harus memiliki relevansi langsung dengan persoalan masyarakat. Termasuk pendanaan kelurahan berbasis RW, yang harus menjadi instrumen pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam menentukan prioritas kebutuhan lingkungan”, jelasnya.
Lebih jauh, Gerry mendorong optimalisasi PAD melalui inovasi kebijakan perpajakan, digitalisasi sistem penerimaan, intensifikasi pajak daerah, penguatan kinerja BUMD, serta pengembangan potensi ekonomi lokal. Menurutnya, kemandirian fiskal harus dibangun melalui tata kelola pendapatan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki arti bagi rakyat. Karena itu, efektivitas anggaran tidak boleh hanya diukur berdasarkan tingkat penyerapan, tetapi juga berdasarkan ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, dan dampak sosial-ekonomi yang dihasilkan. APBD harus adil, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Depok”, pungkas Gerry.(Arf)
