Aktivis Ujung Kulon Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa ke Alas Purwo, YABI Tegaskan Tak Ada Rencana Relokasi

  • Bagikan
BPPKB saat audiensi dengan Yayasan Badak Indonesia (YABI) di Kantor YABI Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), Ujungjaya, Kabupaten Pandeglang (Foto Istimewa)

Edisi.id – Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memicu penolakan dari Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon bersama Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar (BPPKB) wilayah Sumur, Pandeglang.

Sikap tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Yayasan Badak Indonesia (YABI) di Kantor YABI Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA), Ujungjaya, Kabupaten Pandeglang, Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu menjadi ruang bagi masyarakat untuk meminta penjelasan mengenai arah kebijakan konservasi Badak Jawa, terutama terkait wacana pemindahan satwa langka tersebut ke kawasan lain.

Koordinator audiensi, Boyaudin, mengatakan masyarakat tidak menolak upaya pemerintah maupun lembaga konservasi dalam menyelamatkan Badak Jawa. Namun, ia meminta agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan penelitian yang jelas dan melibatkan masyarakat setempat.

“Kami tidak ingin konservasi Badak Jawa dilakukan tanpa mempertimbangkan sejarah pengelolaan kawasan, hasil penelitian ilmiah, dan aspirasi masyarakat. Ujung Kulon merupakan habitat alami yang selama ini menjadi perhatian utama dalam pelestarian satwa tersebut,” ujar Boyaudin.

Menurutnya, pembahasan mengenai habitat kedua Badak Jawa sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sejumlah dokumen perencanaan konservasi menjadi bagian dari proses tersebut, termasuk proposal Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) yang disusun YABI pada 2009.

Selain itu, terdapat Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Badak Jawa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2007.

Boyaudin juga mengungkapkan bahwa sejumlah kawasan pernah dipertimbangkan sebagai alternatif habitat Badak Jawa. Salah satunya Suaka Margasatwa Cikepuh yang dinilai memiliki karakteristik ekologis mendekati habitat alami di Ujung Kulon.

Karena itu, munculnya Taman Nasional Alas Purwo sebagai lokasi yang diwacanakan untuk pemindahan Badak Jawa dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, terutama menyangkut kesesuaian ekosistem, ketersediaan pakan, keamanan kawasan, dan dasar kajian ilmiahnya.

Aktivis Soroti Pernyataan di Forum Internasional COP31

Boyaudin mengaitkan munculnya perhatian publik terhadap rencana pemindahan tersebut dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam forum internasional COP31 pada 12 November 2026.

Dalam forum tersebut, muncul gagasan pemindahan Badak Jawa menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pernyataan itu kemudian mendorong aktivis Ujung Kulon meminta kejelasan mengenai sumber informasi dan kajian yang digunakan.

“Kami mempertanyakan apa dasar ilmiah yang digunakan sehingga Alas Purwo disebut sebagai lokasi pemindahan Badak Jawa. Apakah sudah ada penelitian menyeluruh mengenai kondisi habitat dan kesiapan kawasan tersebut?” kata Boyaudin.

Ia juga meminta kejelasan mengenai koordinasi dengan lembaga konservasi dan otoritas yang selama ini bertanggung jawab terhadap perlindungan Badak Jawa.

“Jika TNUK sebagai otoritas lapangan menegaskan badak aman dan Kementerian Kehutanan menyatakan Alas Purwo belum terverifikasi, lantas mengapa gagasan pemindahan tersebut disampaikan dalam forum internasional? Kami meminta penjelasan mengenai dasar kajian dan sumber informasinya,” tegasnya.

Boyaudin menilai perlindungan habitat asli harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah membahas kemungkinan pemindahan satwa tersebut ke kawasan lain.

Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap keputusan yang menyangkut kelangsungan hidup Badak Jawa tidak diambil secara tergesa-gesa.

YABI Bantah Memiliki Program Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo

Dalam audiensi tersebut, Yayasan Badak Indonesia (YABI) memberikan klarifikasi mengenai isu pemindahan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo.

YABI menyatakan tidak memiliki konsep, proposal, maupun rencana program untuk merelokasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan konservasi di Jawa Timur tersebut.

Lembaga itu juga mengapresiasi perhatian dan masukan masyarakat terhadap upaya pelestarian Badak Jawa. Keterlibatan warga, akademisi, pemerhati lingkungan, organisasi konservasi, dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting dalam mendukung keberhasilan program konservasi.

YABI menjelaskan bahwa selama ini lembaganya menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pelestarian Badak Jawa dan Badak Sumatera, terutama melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

Penyusunan program konservasi bersama Balai Taman Nasional Ujung Kulon dilakukan melalui koordinasi dan pembahasan dengan pihak terkait. Dengan demikian, kegiatan konservasi tidak ditentukan secara sepihak oleh YABI.

Salah satu program yang menjadi perhatian dalam penguatan pelestarian Badak Jawa adalah pengembangan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kawasan tersebut dirancang pemerintah untuk mendukung program pengembangbiakan sejumlah individu Badak Jawa melalui pengelolaan yang terstruktur dan terencana.

YABI menegaskan bahwa pengembangan JRSCA merupakan bagian dari upaya memperkuat konservasi Badak Jawa di habitat Ujung Kulon, bukan program pemindahan satwa ke Taman Nasional Alas Purwo.

Tiga Tuntutan Aktivis untuk Perlindungan Badak Jawa

Selain meminta klarifikasi, Aliansi Aktivis Masyarakat Peduli Ujung Kulon bersama BPPKB wilayah Sumur menyampaikan tiga tuntutan utama terkait masa depan konservasi Badak Jawa.

Pertama, mereka menolak wacana relokasi Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Pemerintah diminta memprioritaskan perlindungan habitat alami satwa tersebut di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kedua, masyarakat adat dan warga sekitar Ujung Kulon harus dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan mengenai masa depan Badak Jawa. Aktivis juga meminta YABI dan pengelola TNUK memberikan penjelasan mengenai sumber rujukan yang melatarbelakangi munculnya gagasan pemindahan di forum internasional.

Ketiga, pengamanan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon perlu diperkuat, termasuk melalui peningkatan pengawasan dan pencegahan praktik perburuan liar yang dapat mengancam keberlangsungan satwa dilindungi tersebut.

Boyaudin mengatakan keterlibatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika kebijakan mengenai masa depan Badak Jawa ditentukan. Kami ingin warga Ujung Kulon dilibatkan dan diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan,” ujarnya.

Ia berharap pertemuan dengan YABI dapat membuka komunikasi lebih luas antara masyarakat, lembaga konservasi, pengelola taman nasional, dan pemerintah.

“Kami ingin perlindungan Badak Jawa tetap menjadi prioritas. Apa pun kebijakan yang nantinya dibahas harus memiliki dasar ilmiah, transparan, dan benar-benar mempertimbangkan kepentingan pelestarian jangka panjang,” tambah Boyaudin.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi sarana dialog untuk menyamakan pemahaman mengenai strategi konservasi Badak Jawa. Masyarakat berharap setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada penyelamatan populasi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan peran warga sekitar kawasan.

Pelestarian Badak Jawa menjadi bagian penting dalam menjaga kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia sekaligus mempertahankan keberadaan Ujung Kulon sebagai salah satu kawasan konservasi yang memiliki nilai penting bagi dunia.

  • Bagikan