
Edisi.id_ Kasus pelanggaran etik di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia kembali berlanjut dengan dijatuhkannya sanksi berat terhadap perwira tinggi terkait skandal penyadapan tokoh nasional. Setelah Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, kini giliran Inspektur Jenderal Eko Hadi Santoso yang resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari kedinasan Polri menyusul keterlibatannya dalam perkara penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso dilaksanakan di Gedung Presisi 3 Mabes Polri, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Persidangan yang berlangsung selama sembilan jam tersebut dipimpin oleh Komisaris Jenderal Hendro Pandowo dengan didampingi empat jenderal bintang dua lainnya sebagai anggota komisi. Berdasarkan fakta persidangan, komisi etik memutuskan bahwa perbuatan pelanggar merupakan perbuatan tercela yang berujung pada sanksi administratif tertinggi dalam organisasi kepolisian.
“Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal (Pol) Trunoyudo Wisnu Andiko.
Irjen Eko Hadi Santoso merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999 yang memiliki rekam jejak karier di berbagai posisi strategis, termasuk pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sebelum diberhentikan, ia menduduki posisi sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri. Meski telah menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf atas tindakan penyadapan yang dilakukan, Eko Hadi Santoso menyatakan langsung mengajukan banding atas putusan PTDH yang dijatuhkan kepadanya.














