Edisi.id — Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Hercules Rosario de Marshal, mendatangi kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/10). Kedatangan tersebut bertujuan untuk menyampaikan tuntutan terkait dua kasus sengketa lahan yang dinilai belum mendapatkan penyelesaian secara administratif.
Dalam kunjungannya, Hercules diterima oleh perwakilan resmi Kementerian ATR/BPN untuk membahas dua poin utama sengketa lahan. Tuntutan pertama berkaitan dengan permohonan pembatalan status hukum pada lahan Arjuna Bowling yang berlokasi di Jakarta Barat. Tuntutan kedua menyangkut sengketa lahan seluas 65 hektare yang melibatkan pihak PT Summarecon.
“Minta untuk ada HD Arjuna Bowling Jakarta Barat minta dibatalkan, terus yang kedua minta juga Summarecon yang HGB 12 HGB dari hak milik dirubah menjadi HGB, minta untuk dikembalikan ke haknya sebagai sertifikat hak milik seluas 65 hektar milik ahli waris PT Summarecon,” ujar Hercules.
Hercules menegaskan bahwa kehadirannya di Kementerian ATR/BPN didasari oleh kepemilikan bukti legalitas yang dianggap sah secara hukum. la menyatakan kekecewaannya terhadap oknum pejabat di kementerian tersebut yang diduga kerap mengabaikan laporan dari masyarakat yang membawa dokumen resmi, namun memberikan pelayanan berbeda kepada pihak tertentu.
Pihaknya mengeklaim bahwa langkah mendatangi langsung kantor kementerian dilakukan karena adanya kebuntuan komunikasi selama ini. la berharap kementerian dapat bertindak transparan dalam memproses dokumen-dokumen pertanahan yang diajukan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pengembalian hak milik (SHM) dari status Hak Guna Bangunan (HGB) pada objek sengketa terkait.
