Depok | Edisi.id – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, H. Edi Masturo, menekankan pentingnya profesionalisasi pengelolaan data warga sebagai bagian reformasi birokrasi daerah, melalui sinkronisasi sistem informasi daerah dengan pemerintah pusat. Hal tersebut dikatakannya saat menggelar Sosialisasi Kinerja Komisi A DPRD Kota Depok 2025 di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Depok.
Politisi Gerindra jebolan Universitas Kejuangan ’45 Jakarta ini, menyoroti fragmentasi sistem informasi antar OPD, termasuk dinas Sosial, RSUD, dan BPJS, yang menyebabkan ketidakselarasan data warga dengan Data Kependudukan Terpadu Nasional (DKTN) dan berdampak pada pelayanan publik yang tidak efisien.
“Ketiadaan server terpadu yang terhubung dengan pusat membuat data warga Depok sering berbeda, memicu miskomunikasi antarinstansi, dan menghambat pelayanan”, terang H. Edi Masturo, Senin 20/10/2025.
Ia menekankan pembangunan server terpadu harus dilakukan Pemerintah Kota Depok sebagai langkah strategis menuju tata kelola pemerintahan berbasis bukti. Sistem ini akan menyediakan rujukan tunggal yang valid, diverifikasi pemerintah pusat, sehingga setiap kebijakan publik dapat disusun secara presisi dan adil.
Sebagai bagian dari tupoksi Komisi A DPRD Kota Depok, H. Edi Masturo menegaskan peran Komisi A dalam mendorong integrasi kebijakan, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum administratif.
Ia menyebut, bahwa Komisi A akan selalu aktif memantau kesiapan perangkat daerah menggabungkan administrasi kependudukan, layanan kesehatan, dan data sosial ke dalam arsitektur terintegrasi dengan sistem nasional.
“Komisi A memastikan setiap kebijakan digital daerah memiliki legitimasi empiris, termasuk verifikasi oleh pemerintah pusat”, jelasnya.
H. Edi Masturo kembali menegaskan, bahwa sinkronisasi data lintas sektor menjadi indikator kematangan birokrasi, mempercepat validasi layanan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menghapus proses manual yang rawan kesalahan.
“Langkah ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan presisi, efisien, dan berbasis data faktual”, imbuhnya.
“Fraksi Gerindra dan Komisi A DPRD Kota Depok berkomitmen akan mengawal pembangunan server terpadu sebagai fondasi good governance, simbol profesionalisme birokrasi, serta transformasi menuju pemerintahan berbasis bukti yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan warga yang selaras dengan Astacita Prabowo-Gibran”, tandasnya.(Arifin)
