JAKARTA, Edisi.id– Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyampaikan apresiasi atas dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap berbagai capaian BPOM, termasuk keberhasilan meraih pengakuan WHO Listed Authority (WLA) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat menerima Taruna Ikrar di Istana Negara dalam pembahasan sejumlah program strategis nasional yang melibatkan peran BPOM, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan ketahanan kesehatan nasional.
Menurut Taruna Ikrar, apresiasi Presiden menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap transformasi kelembagaan yang dilakukan BPOM dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan. Kepercayaan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran BPOM untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Apresiasi Bapak Presiden Prabowo Subianto merupakan kehormatan sekaligus amanah bagi seluruh insan BPOM. Pengakuan yang disampaikan langsung di Istana Negara menunjukkan bahwa transformasi BPOM mendapat perhatian pemerintah. Berbagai capaian yang telah diakui dunia harus terus kami wujudkan menjadi manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Taruna Ikrar.
Ia menjelaskan, salah satu capaian paling strategis BPOM adalah keberhasilan memperoleh status WHO Listed Authority (WLA). Pengakuan ini menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator obat dan makanan terbaik di dunia serta menjadi bukti bahwa sistem regulasi Indonesia telah memenuhi standar internasional.
Menurut Taruna, pencapaian tersebut merupakan hasil transformasi menyeluruh yang dilakukan BPOM, mulai dari penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, penerapan regulasi berbasis risiko, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Transformasi itu diwujudkan melalui modernisasi berbagai layanan strategis, seperti registrasi obat, produk biologi, kosmetik, pangan olahan, obat tradisional, suplemen kesehatan, sertifikasi sarana produksi dan distribusi, perizinan uji klinik, layanan ekspor-impor, hingga berbagai sistem perizinan yang kini terintegrasi secara digital.
Dengan sistem regulatori yang lebih transparan, cepat, dan berbasis risiko, BPOM mampu meningkatkan kepastian layanan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Reformasi tersebut menjadi salah satu fondasi utama keberhasilan BPOM memperoleh pengakuan WHO Listed Authority.
Taruna menegaskan bahwa pengakuan internasional bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mempercepat akses masyarakat terhadap obat, vaksin, pangan olahan, kosmetik, obat tradisional, dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu, serta berkhasiat, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
“Pengakuan WHO Listed Authority membuktikan bahwa sistem regulasi BPOM telah memenuhi standar global. Namun yang paling penting adalah bagaimana standar tersebut memberikan manfaat nyata melalui pelayanan yang semakin cepat, perlindungan kesehatan masyarakat yang semakin kuat, serta kemudahan bagi industri nasional untuk berkembang dan menembus pasar internasional,” kata Taruna.
Ia menambahkan, BPOM akan terus mengawal berbagai program prioritas Presiden Prabowo melalui penguatan pengawasan, percepatan layanan perizinan, digitalisasi regulasi, serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
“Kepercayaan Presiden merupakan amanah yang harus kami jawab dengan kerja nyata. BPOM akan terus bertransformasi menjadi regulator kelas dunia yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar bermuara pada perlindungan kesehatan masyarakat serta mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045,” pungkas Taruna Ikrar.
