Edisi.id — Jakarta, 30/9/26 Pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menetapkan alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 735 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis untuk memastikan distribusi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik menjangkau seluruh pelosok Indonesia secara merata.
Alokasi TKD tahun 2027 menunjukkan tren peningkatan dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan upaya sinkronisasi antara APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah menekankan bahwa sinergi kedua instrumen keuangan tersebut diperlukan agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan dampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah.
“Transfer ke daerah dialokasikan Rp 735 triliun meningkat dibandingkan transfer pada tahun ini, guna memastikan agenda pembangunan dan penguatan pelayanan publik dapat dirasakan merata di seluruh pelosok negeri,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di DPR RI pada Selasa (29/9/2026).
Berdasarkan postur APBN 2027, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.435,1 triliun dengan total belanja negara sebesar Rp 4.106,3 triliun. Selisih tersebut mengakibatkan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun, atau menciptakan defisit anggaran sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan fiskal ini dirancang secara ekspansif namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian guna menjaga kredibilitas ekonomi nasional.
Selain penguatan daerah, pemerintah juga menetapkan alokasi besar pada sektor-sektor krusial lainnya. Anggaran pendidikan disepakati sebesar Rp 824 triliun, diikuti oleh perlindungan sosial senilai Rp 539,7 triliun, dan ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun. Bersamaan dengan itu, pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah asumsi makro, termasuk target pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 2,5 persen, serta proyeksi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp 17.500 per dollar AS.
