
Edisi.id_ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Keputusan ini menandai berakhirnya proses legislasi panjang regulasi tersebut yang telah berjalan selama 18 tahun di parlemen.
Pengesahan dilakukan di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Agenda tersebut turut dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua DPR, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Dalam keterangannya, pimpinan DPR menegaskan bahwa pengesahan ini merupakan hasil dari proses panjang guna memperkuat instrumen hukum di Indonesia.
“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kesiapan untuk mematuhi dan menjalankan mekanisme hukum yang tertuang dalam UU Perampasan Aset tersebut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa keberadaan undang-undang ini selaras dengan misi lembaga dalam memulihkan keuangan negara secara optimal. KPK berencana melakukan analisis mendalam terhadap setiap pasal guna memahami relevansinya dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi.
Selama ini, KPK telah mengupayakan pemulihan aset melalui instrumen hukuman pidana uang pengganti serta penerapan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan adanya UU Perampasan Aset, upaya penindakan diharapkan dapat lebih maksimal, terutama dalam menjerat tersangka yang melakukan penyembunyian atau pengalihan hasil tindak pidana. Kehadiran regulasi baru ini diproyeksikan akan memperkuat landasan hukum bagi aparat penegak hukum dalam mengeksekusi aset-aset yang berasal dari tindak kejahatan














