ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Terkait Prosedur RUU Perampasan Aset 😱

  • Bagikan
Oplus_16908288

Edisi.id_ Pelaporan pimpinan DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan memicu diskusi publik mengenai transparansi proses legislasi di tengah pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi melayangkan aduan terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11). Aduan tersebut didasari oleh dugaan pelanggaran etik terkait tidak disebarluaskannya naskah RUU Perampasan Aset selama proses pembahasan hingga hari pengesahan dalam rapat paripurna. ICW menyatakan bahwa akses terhadap draf naskah merupakan hak publik yang telah diatur dalam prosedur pembentukan undang-undang.

“Sampai detik ini pengaduan dilayangkan kepada MKD, ICW belum pernah diundang atas rumusan undang-undang ini.” Ibrahim, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW.

Menanggapi aduan tersebut, pimpinan DPR RI menyatakan bahwa proses pembahasan telah mengikuti regulasi yang berlaku. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset telah dimulai sejak September 2025 dengan agenda yang intensif. Pihaknya mengklaim telah menyelenggarakan 87 rapat audiensi melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak sebelum pengesahan tingkat satu.

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidatonya juga menegaskan bahwa seluruh tahapan pembentukan undang-undang tersebut telah melibatkan partisipasi publik. la memastikan bahwa proses formil yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak terdapat kekeliruan prosedur dalam pengesahan regulasi tersebut.

  • Bagikan