Bogor | Edisi.id – Maraknya keluhan warga terhadap buruknya pelayanan publik di sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial mendapat sorotan tajam dari Ketua PWRI Bogor Raya, Rohmat Selamat, SH, M.Kn. Ia menilai, perlu ada langkah tegas dari Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk memperbaiki etika birokrasi ASN melalui ‘Bimbingan Teknis (Bimtek) Transparan’ yang berorientasi pada pelayanan publik berbasis empati.
Menurut Ketua PWRI yang juga putra asli kelahiran Bogor yang sangat peduli dengan isu-isu sosial ditanah kelahirannya, Bimtek ini tidak sekadar formalitas pelatihan, melainkan sarana pembentukan moralitas aparatur agar memahami makna pelayanan sosial yang humanis. Rohmat pun menegaskan, bahwa ASN harus menjadi wajah kehadiran negara di tengah masyarakat, bukan justru menambah beban psikologis warga dengan sikap arogan dan birokratis.
Selain itu, PWRI Bogor Raya juga mengusulkan pembentukan bidang baru khusus di lingkungan Pemkot Bogor yang bertugas menangani keluhan masyarakat rentan secara langsung dan terintegrasi. Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang sistematis terhadap kinerja ASN di lapangan.
“Selama ini aduan masyarakat kerap hilang di tengah tumpukan birokrasi tanpa penyelesaian konkret. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya sistem kontrol internal dan minimnya ruang partisipasi publik dalam menilai kualitas pelayanan”, ucap Ketua PWRI Bogor Raya, Minggu 5/10/2024.
“Dan kehadiran bidang pengaduan masyarakat rentan, nantinya akan berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas sosial, sekaligus menjadi peringatan dini terhadap praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan para pejabat ASN nya”, tegasnya.
Lebih lanjut, Rohmat juga mengingatkan bahwa periode pertama kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bogor seharusnya menjadi masa pembuktian realisasi janji kampanye, bukan masa pembenaran bagi perilaku aparatur yang tidak profesional.
“Kinerja ASN yang buruk dapat mencoreng kredibilitas Kepala Daerah jika tidak segera ditata”, jelasnya.
Menurut Ketua PWRI Bogor Raya, reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda. Pemerintah daerah harus mengembalikan esensi birokrasi sebagai alat kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mesin administrasi yang kaku dan berjarak dengan masyarakat.
“PWRI Bogor Raya berharap, dengan pembenahan struktur dan pelatihan berbasis transparansi, Pemkot Bogor mampu membangun budaya birokrasi yang responsif, etis, dan berorientasi pada keadilan sosial bagi seluruh warga Bogor Raya khususnya”, tandasnya.(Arifin)
