Bandung | Edisi.id — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menegaskan pentingnya konsistensi moral dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pidato akademiknya pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Sabtu (18/10/2025), ia menekankan, bahwa janji politik bukan sekadar retorika, melainkan kontrak moral antara negara dan rakyat.
Menurut Presiden, capaian kinerja pemerintah selama satu tahun pertama menunjukkan arah positif dalam realisasi janji kampanye yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
“Saya berdiri di hadapan rakyat Indonesia dengan penuh keyakinan, karena janji yang kita ucapkan bukan sekadar kata, melainkan telah diwujudkan untuk seluruh bangsa”, ungkap Prabowo, Sabtu 18/10/2025.
Pernyataan ini mencerminkan upaya afirmatif untuk mengembalikan legitimasi politik kepada fondasi etika publik.
Dalam pandangan Prabowo, kepemimpinan sejati tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan formal, tetapi oleh kemampuan untuk menggunakan akal sehat, rasionalitas moral, dan integritas dalam pengambilan keputusan.
Ia menggarisbawahi bahwa rasionalitas kepemimpinan harus berjalan seiring dengan moralitas politik, karena keduanya membentuk dasar legitimasi pemerintahan yang berkeadaban.
“Pemimpin yang kuat lahir dari kejujuran dan ketulusan dalam mengabdi”, tegasnya.
Presiden juga menyoroti pentingnya kepribadian yang terbebas dari praktik koruptif sebagai prasyarat utama bagi tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
Dalam kerangka teori etika politik, pandangan ini sejalan dengan gagasan moral leadership, dimana pemimpin bukan sekadar aktor administratif, tetapi simbol moralitas publik yang menjadi panutan sosial.
Lebih jauh, Prabowo menyinggung struktur sosial kepemimpinan yang inheren dalam kehidupan masyarakat. Ia menekankan, bahwa setiap individu memiliki peran dalam ekosistem sosial baik sebagai pemimpin maupun pengikut, selama keduanya berpijak pada kebenaran dan tanggung jawab.
“Kita harus berani mengambil tanggung jawab, baik sebagai pemimpin yang arif maupun pengikut yang setia terhadap kebenaran”, tegasnya.
Dalam konteks pendidikan tinggi, Presiden memberikan apresiasi kepada Rektor UKRI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, atas peran strategisnya dalam mengembangkan universitas berbasis nilai kebangsaan dan penguatan karakter mahasiswa.
Ia menilai, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab epistemik dalam membangun nalar kritis dan etika publik generasi muda.
Kegiatan wisuda tersebut turut dihadiri berbagai tokoh nasional, di antaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, serta Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kehadiran mereka menandakan integrasi antara sektor politik, pendidikan, dan kebijakan sosial dalam memperkuat basis pembangunan nasional.
Pidato Prabowo di UKRI dapat dibaca sebagai artikulasi konseptual atas paradigma kepemimpinan berbasis etika, rasionalitas, dan keberlanjutan.
Dalam perspektif politik modern, penegasan tersebut menempatkan pemerintahannya pada orientasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga pada pembentukan karakter bangsa yang berintegritas dan berdaya saing moral.(Arifin)
