Depok | Edisi.id — Menjelang mutasi pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Depok, sejumlah aktivis mulai menyoroti arah kebijakan Walikota Depok terpilih. Mereka menilai, semangat ‘Perubahan Depok Maju’ yang diusung harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekadar slogan politik.
Aktivis pemerhati kebijakan publik, Didit, menegaskan bahwa perubahan yang dijanjikan hanya akan bermakna jika disertai restrukturisasi birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik.
“Kalau mutasi pejabat hanya mengedepankan loyalitas pribadi atau politik, maka jargon perubahan itu kehilangan makna. Pejabat yang dipertahankan seharusnya mereka yang punya rekam jejak berpihak kepada warga, bukan kepada kepentingan elit”, ujarnya, Sabtu 8/11/2025.
Menurut Didit, praktik mempertahankan figur lama dalam struktur pemerintahan tanpa evaluasi kinerja yang objektif justru berpotensi menghambat reformasi birokrasi. Ia menilai, Walikota perlu berani mengambil langkah strategis dengan menempatkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan memiliki komitmen terhadap pelayanan publik.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar pergantian posisi, tapi pembenahan sistem kerja. ASN harus menjadi pelayan masyarakat, bukan perpanjangan tangan kekuasaan”, tegas Didit.
Ia juga mengingatkan, bahwa publik Depok kini semakin kritis dalam memantau arah kebijakan pasca pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, setiap keputusan mutasi pejabat harus transparan dan berdasarkan evaluasi kinerja, bukan pada faktor kedekatan personal.
“Jika Walikota ingin membuktikan visi perubahan, maka ukurannya jelas: sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat”, tambahnya.
Didit menutup dengan seruan agar mutasi pejabat ASN dijadikan momentum memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Inilah saatnya membuktikan bahwa jargon perubahan bukan sekadar narasi politik, melainkan arah baru menuju Depok yang benar-benar maju”, pungkasnya.(Arifin)
