Edisi.id _ Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengakhiri masa reses selama satu bulan dan kembali menjalankan fungsi legislasi melalui pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 pada Selasa (10/11/2026).
Tahapan awal masa sidang ini ditandai dengan pelaksanaan rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 09.30 WIB. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah penyampaian pidato pembukaan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, yang menandai dimulainya kembali aktivitas kedewanan di parlemen.
“Agenda rapat paripurna hari ini adalah mendengarkan pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.”
Pasca rapat paripurna, sejumlah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) langsung melaksanakan agenda rapat kerja. Komisi V DPR RI menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada pukul 13.00 WIB untuk melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Dalam rapat tersebut, Komisi V menghadirkan sejumlah akademisi sebagai narasumber, di antaranya Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB), Rektor Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, serta Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diwakili oleh Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral UGM).
Komisi III DPR RI juga mengagendakan pembahasan intensif mengenai RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana. Rangkaian kegiatan dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan RDPU untuk mendengarkan masukan dari para ahli, yakni Dr. Suhardi Sumomuljono dan Prof. Marjan Miharja.
Setelah sesi pendengaran pendapat ahli, agenda dilanjutkan pada pukul 16.30 WIB melalui Rapat Panitia Kerja (Panja). Rapat Panja ini difokuskan pada pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) guna mempercepat proses perumusan regulasi mengenai perampasan aset hasil tindak pidana tersebut.
