Depok | Edisi.id – Menanggapi statement Babai Suhaemi yang dilontarkan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan mengkritisi kehadiran para Kepala Dinas Pemkot Depok, Aktivis sosial Kasno menegaskan pentingnya Sekretaris Komisi A Babai Suhaemi lakukan evaluasi internal DPRD Depok sebelum mengkritik pejabat Pemkot.
“Sebelum mengkritik pejabat, Babai harus menertibkan internal DPRD sendiri”, ucap Kasno, Selasa 11/11/2025 menekankan prioritas konsolidasi internal bagi Sekretaris Komisi A DPRD Kota Depok.
Kasno mengidentifikasi absensi berulang anggota DPRD dalam rapat paripurna sebagai indikasi defisit disiplin internal.
“Ketidakhadiran anggota secara sistematis melemahkan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif yang efektif dan akuntabel”, tegas Kasno.
Selain itu, Kasno pun menyoroti praktik inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan Babai sebagai anggota DPRD tanpa surat tugas resmi.
“Perilaku ini tidak hanya melampaui kewenangan, tetapi menyerupai pengambilalihan fungsi Satpol PP di lapangan, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan implikasi hukum”, ungkapnya.
Fenomena absensi dan sidak ilegal ini, dipandang Kasno, akan berdampak negatif pada persepsi publik terhadap integritas DPRD.
“Kredibilitas DPRD dipertanyakan jika internalnya sendiri tidak tertib dan disiplin, sehingga kritik terhadap pihak eksternal dapat dianggap tidak objektif dan lemah secara normatif”, bebernya.
Kasno menegaskan, bahwa perbaikan internal DPRD harus mencakup disiplin, moral, dan prosedur internal.
“Babai Suhaemi sebaiknya memprioritaskan reformasi internal DPRD sebelum melakukan interupsi atau kritik terhadap pejabat Pemkot”, terangnya.
Menurut Kasno, dasar etis dan normatif yang kuat akan membuat setiap kritik terhadap pejabat lebih rasional dan kredibel, dan internal yang tertib akan memperkuat legitimasi dan efektivitas legislatif.
Kasno juga menekankan, bahwa konsolidasi internal merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas DPRD.
“Penguatan internal DPRD akan meningkatkan efektivitas pengawasan legislatif dan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga”, jelasnya.
“Dengan internal DPRD yang berintegritas, kritik terhadap pejabat Pemkot Depok akan lebih rasional, kredibel, dan berdampak konstruktif bagi tata kelola pemerintahan kota”, tandas Kasno.(Arifin)
