Depok | Edisi.id — Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi refleksi terhadap arah pembangunan dan kualitas tata kelola Kota Depok. Adamas (Adam) Tim Walikota Depok sekaligus pentolan Gerakan Muda Perubahan (GMP) menilai, kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Harapan saya di hari Kemerdekaan ini, Pemerintah Kota Depok betul-betul bisa memberikan kemerdekaan yang sebenarnya untuk semua golongan warga, baik ekonomi menengah ke bawah maupun masyarakat yang ekonominya sudah mapan”, ucap Adam, Selasa 18/8/2026.
Menurutnya, kemerdekaan substantif tercermin dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh warga memperoleh akses yang adil terhadap pelayanan publik, pembangunan, serta kesempatan ekonomi.
“Kemerdekaan jangan berhenti sebagai seremoni. Masyarakat harus merasakan manfaat pembangunan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari”, jelasnya.
Ia juga menegaskan, bahwa agenda perubahan Depok membutuhkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama.
“Kalau Depok ingin berubah, perubahan itu harus diisi orang-orang berkualitas. Bukan hanya memiliki jabatan, tetapi mempunyai kompetensi, integritas dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat”, tegasnya.
Adan memandang, prinsip meritokrasi dan profesionalisme perlu menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
“Orang yang mengelola kepentingan publik harus mampu bekerja secara profesional, objektif dan bertanggung jawab. Jabatan publik adalah amanah, bukan sekadar posisi”, tuturnya.
Dalam konteks pembangunan inklusif, Adam meminta pemerintah menjaga keseimbangan kepentingan antar kelompok sosial ekonomi.
“Masyarakat ekonomi menengah ke bawah harus mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang layak, sementara masyarakat yang sudah mapan juga harus diberi ruang untuk berkontribusi terhadap pembangunan”, ungkapnya
Adam juga menilai, bahwa perubahan tidak cukup dilakukan melalui penambahan program, tetapi harus menyentuh kualitas sistem pemerintahan.
“Kita membutuhkan perubahan yang menyentuh sistem, pelayanan publik da*n kualitas manusia yang menjalankannya. Kalau sistemnya baik dan orang-orangnya berkualitas, masyarakat akan merasakan hasilnya”, bebernya.
Menurutnya, momentum HUT RI ke-81 perlu dimanfaatkan sebagai evaluasi terhadap efektivitas pemerintahan daerah.
“Pembangunan harus diukur dari manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya dari banyaknya kegiatan. Pemerintah harus mampu menunjukkan hasil yang terukur dan berkelanjutan”, tandasnya.
Dirinya berharap, semangat kemerdekaan menjadi basis konsolidasi seluruh elemen masyarakat untuk membangun Depok secara lebih profesional dan berkeadilan.
“Kita ingin Depok berubah secara substantif. Pemerintahan (ASN) harus diisi orang-orang berkualitas, bekerja dengan integritas, dan menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai orientasi utama”, pungkasnya.(Arf)
