Depok | Edisi.id — Sejumlah orang tua siswa SDN Sukatani 4 menyayangkan tindakan oknum warga yang memasang portal hingga menutup akses jalan menuju gerbang belakang sekolah. Persoalan tersebut muncul ketika pihak sekolah bersama komite melakukan simulasi pengaturan arus antar-jemput guna mengatasi kemacetan di depan gerbang utama.
UPTD SDN Sukatani 4 memiliki tiga akses gerbang, yakni depan, samping, dan belakang. Gerbang belakang diuji coba karena memiliki ruas jalan lebih lebar sehingga dinilai berpotensi menjadi alternatif untuk mengurai kepadatan kendaraan saat jam masuk dan pulang sekolah.
Adam, suami Ketua Komite SDN Sukatani 4 yang baru sekaligus warga Sukatani dan bagian dari tim Wali Kota Depok, menilai pemasangan portal secara sepihak bukan solusi konstruktif.
“Sekolah sedang mencari solusi atas keluhan kemacetan warga. Jangan justru upaya tersebut dihambat dengan menutup akses gerbang belakang. Persoalan publik harus diselesaikan melalui dialog, bukan tindakan sepihak”, ucapnya, Jum’at 13/11/2026.
Menurut Adam, kepentingan warga sekitar dan kebutuhan akses pendidikan harus ditempatkan secara proporsional.
“Kami tidak sedang meminta jalan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini hanya untuk kelancaran antar jemput siswa. Jangan sampai anak-anak dan orang tua justru menjadi korban konflik yang seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah”, terangnya.
Adam juga menegaskan, bahwa apabila jalan tersebut merupakan Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos), tidak boleh ada penguasaan maupun pembatasan akses tanpa dasar kewenangan yang sah.
“Fasum bukan milik perseorangan. Siapa pun tidak boleh bertindak seolah-olah memiliki kewenangan mutlak untuk menutup akses masyarakat. Pemerintah harus memastikan status dan fungsi jalan berdasarkan dokumen yang sah”, bebernya.
Ia mempertanyakan konsistensi pengawasan pemerintah terhadap pemanfaatan ruang publik, terutama apabila ditemukan pagar, tanaman, maupun konstruksi atap parkir yang diduga mempersempit atau menggunakan badan jalan.
“Jangan sampai fasilitas umum berubah fungsi karena kepentingan pribadi. Kalau ada pelanggaran, harus diperiksa secara objektif dan ditindak sesuai ketentuan”, tandas Adam.
Adam mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman serta DPMPTSP Kota Depok melakukan verifikasi status jalan dan legalitas bangunan di sekitar akses gerbang belakang sekolah.
Sementara itu, Satpol PP diminta menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban apabila ditemukan pelanggaran peraturan daerah.
“Jangan hanya berhenti pada pemeriksaan administratif. Jika terbukti ada bangunan atau konstruksi yang melanggar ketentuan dan menggunakan fasilitas umum tanpa hak, lakukan penertiban hingga pembongkaran sesuai prosedur hukum. Pemerintah tidak boleh kalah oleh tindakan penguasaan ruang publik secara sepihak”, tegasnya.
Lebih lanjut, Adam meminta Pemerintah Kota Depok tidak membiarkan persoalan tersebut berkembang menjadi konflik berkepanjangan antara warga dan lingkungan pendidikan.
Menurutnya, kebijakan pengaturan akses sekolah harus mempertimbangkan keselamatan siswa, kelancaran lalu lintas, hak warga, serta kepastian hukum atas pemanfaatan fasilitas umum.
“Jangan sampai kepentingan pendidikan dikalahkan oleh ego sektoral maupun kepentingan individu. Pemerintah Kota Depok harus hadir, memeriksa fakta di lapangan, menegakkan aturan secara adil, dan memastikan akses menuju SDN Sukatani 4 tidak terhambat oleh tindakan yang tidak memiliki dasar hukum”, pungkas Adam.(Arf)
