Edisi id–Plt. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Sundoyo, SH, MKM, M. Hum, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat dan berdiskusi bersama para OPDKB Kab/Kota Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).
Pada kegiatan ini sekaligus juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan terkait pelayanan KB untuk Kategori Total Capaian KB Pasca Persalinan (KBPP) pada Pekan Pelayanan 100.000 Akseptor KB Pasca Persalinan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.
Penghargaan lainnya berupa Kategori Total Capaian Pelayanan KB pada Hari Kontrasepsi Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; dan Kategori Capaian KBPP MKJP Pekan Pelayanan 100.000 Akaeptor KB Pascapersalinan Dalam Rangka Hari Kependudukan Sedunia Tahun 2024
Sekretaris Utama BKKBN, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, menyampaikan ada dua agenda penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Terkait RPJMN yang sudah memasuki tahun terakhir dan akan masuk di dalam RPJMN 2024-2029.
“Untuk rencana pembangunan jangka panjangnya sudah ditetapkan melalui Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045,” jelas Tavip.
Tavip mengatakan, UU ini menjadi acuan utama untuk arah pembangunan nasional selama 20 tahun ke depan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) yang selama ini menjadi tanggung jawab bersama.
Agenda pentimg berikutnya tentang kelembagaan BKKBN yang sedang berada dalam reorientasi. Dalam arti ada sebagian fungsi yang berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) seperti penelitian dan kajian pengembangan
Sundoyo juga memberikan tanggapan dan arahan terkait kinerja lembaganyq. “Kita sudah mencoba memotret secara utuh, bagaimana kinerja yang saat ini ada. Banyak keberhasilan-keberhasilan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di kabupaten/kota. Indikator keberhasilan Renstra itu tercapai atau tidak sangat bergantung peranan dan kinerja bapak ibu di kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Sundoyo, untuk mencapai tujuan, kebijakan yang dikeluarkan ke depan harus disesuaikan dengan kondisi eksisting saat ini.
“Program Keluarga Berencana (KB) yang telah bapak Ibu lakukan banyak kontribusinya. Beberapa dekade terakhir, perubahan laporan kependudukan sekarang menunjukkan yang mendominasi adalah usia produktif. Ini juga terlihat dari TFR yang semakin lama semakin turun, secara nasional di angka 2,1, dan Jawa Barat sudah mencapai angka itu,” terang Sundoyo.
Namun demikian, diingatkan oleh Sundoyo, BKKBN harus menyusun juga programmya. “Jangan sampai ada populasi yang meningkat lagi, karena itu akan berpengaruh terhadap sosial ekonomi budaya kita,” jelasnya.
Sebagai contoh, Sundoyo mengatakan tentang imunisasi dasar lengkap. “Imunisasi ini supaya bayi atau kita tidak gampang sakit. Kalau sakit tidak parah. Imunisasi juga ada kontribusi pada penurunan stunting,” ucap Sundoyo.
ASI eksklusif, asupan gizi yang cukup ketika anak belum berusia lima tahun juga berkontribusi menurunkan stunting, ujar Sundoyo. Untuk itu, hal tersebut harus digalakkan oleh para petugas di tingkat kabupaten dan kota.
Termasuk bagaimana ibu mengontrol tumbuh kembang balita, ke posyandu untuk imunisasi balitanya, bagaimana memberikan makanan yang asupan gizinya bagus sebagamana terkait dengan konsumsi air bersih atau konsumsi air layak minum. “Ini harus terus kita lakukan karena juga berkontribusi dalam menurunkan angka stunting,” tandas Sundoyo.
Menurut Sundoyo, dalam upaya penurunan stunting BKKBN tidak mungkin melakukan sendiri. “Kami sadar betul bahwa ini tidak mungkin dilakukan oleh BKKBN sendiri. Maka, bagaimana kita membuat kebijakan ke depan supaya ada loncatan-loncatan dalam mencapai tujuan Indonesia Emas di 2045. “Kita memiliki peran sangat strategis dan kita memang berkontribusi,” ujar Sundoyo. *
