Depok | edisi.id – Kritik publik merupakan denyut utama demokrasi. Namun, ketika kritik dilepaskan tanpa fondasi data yang terverifikasi, ia akan berbalik menjadi bumerang yang justru melemahkan legitimasi pengusungnya. Polemik tudingan mangkirnya anggota DPRD Kota Depok yang dilontarkan salah satu LSM tanpa bukti valid mengungkap persoalan serius tentang rapuhnya disiplin verifikasi, dan lemahnya literasi hukum di sebagian tubuh masyarakat sipil.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari, menegaskan pentingnya menempatkan etika dan akurasi sebagai fondasi dalam menyampaikan kritik.
“Kritik itu sah, bahkan vital bagi demokrasi. Tapi bila disampaikan secara serampangan, justru merusak reputasi dan kredibilitas lembaga sipil itu sendiri. Kritik tanpa data bukan hanya gagal membangun, tetapi juga mengikis kepercayaan publik”, ucapnya, Sabtu (13/9/2025).
Menurut anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini, kegagalan menjaga akurasi menghasilkan dua konsekuensi yakni : Pertama, hilangnya legitimasi sosial, dan publik cenderung abai ketika tudingan tak berdasar terus diproduksi. Kedua, demokrasi lokal bergeser dari ruang deliberasi menjadi arena konflik opini tanpa substansi.
“Jika polarisasi ini dibiarkan, demokrasi di Kota Depok akan kehilangan rohnya sebagai ruang dialektika, dan yang muncul bukan dialog sehat, melainkan pertarungan narasi yang dangkal”, tegasnya.
Pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini menekankan, perlunya koreksi struktural di tubuh organisasi kemasyarakatan. Literasi hukum, riset berbasis data, dan etika komunikasi publik harus menjadi standar minimal. Tanpa itu, LSM dan ormas berisiko dipinggirkan dari panggung demokrasi karena kehilangan kredibilitas sebagai pengawas sosial.
“Demokrasi hanya bisa tumbuh sehat bila kritik dijaga dengan disiplin fakta. Bukan asumsi, dan bukan desas-desus. Masyarakat membutuhkan kontrol sipil yang kredibel, bukan sekadar retorika”, ungkapnya.
Politisi perempuan Partai Gerindra jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun Kota Depok dengan kecerdasan kolektif.
“Mari kita bangun Depok dengan cerdas. Kritik harus ada, bahkan wajib, tetapi harus berbasis fakta dan etika. Hanya dengan itu demokrasi lokal akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat”, pungkasnya.(Arifin)
