Depok | Edisi.id — Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hj. Yeti Wulandari, menginisiasi pembentukan Tim Khusus (Timsus) Pengelolaan Aset Tidur sebagai langkah konkret untuk mengoptimalkan aset pemerintah yang terbengkalai melalui dukungan pendanaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Ia menilai, penggunaan dana CSR dapat menjadi solusi strategis dalam mempercepat revitalisasi aset daerah tanpa menambah beban fiskal.
“Kami ingin agar aset-aset milik Pemkot tidak hanya diam, tetapi dihidupkan kembali dengan dukungan CSR agar produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat”, ujarnya, Senin (20/10/2025).
Menurut anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini, banyak aset pemerintah di Depok yang belum dimanfaatkan secara maksimal akibat lemahnya koordinasi antar-dinas dan keterbatasan anggaran.
Melalui pembentukan Timsus, dikatakannya seluruh aset akan diinventarisasi, dinilai potensi ekonominya, dan diarahkan untuk mendukung kegiatan produktif berbasis kebutuhan masyarakat.
“Timsus ini, akan melibatkan berbagai perangkat daerah, seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Sosial”, terangnya.
“Pendekatan lintas sektor ini, diharapkan menciptakan tata kelola aset yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi dengan sistem pembangunan daerah yang tanpa kendala efisiensi global”, tuturnya.
Politisi Wanita Gerindra Kota Depok Jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini menegaskan, bahwa kebijakan optimalisasi aset tidur merupakan implementasi dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam memperkuat kemandirian ekonomi daerah dan peningkatan kualitas SDM.
“Aset publik yang akan diaktifkan nantinya, kita yakini dapat menjadi sumber pembiayaan program pendidikan, pelatihan kerja, serta pemberdayaan masyarakat tanpa mengganggu keterbatasan APBD”, jelasnya.
“Presiden Prabowo menekankan pentingnya pembangunan SDM. Di Depok, kami menerjemahkannya dengan mengaktifkan aset-aset tidur melalui dukungan CSR agar memiliki nilai ekonomi dan sosial yang nyata”, ungkapnya.
Timsus ini juga dikatakannya, akan mengembangkan sistem pemetaan berbasis data dan teknologi digital untuk memastikan setiap aset dikelola sesuai potensi dan fungsinya.
“Dengan integrasi lintas sektor, Pemkot diharapkan mampu mempercepat optimalisasi aset sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan antar dinas”, bebernya.
“Pemanfaatan CSR tidak hanya berorientasi pada pembiayaan proyek fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia. Melalui skema ini, dunia usaha dapat berperan aktif dalam mendukung program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan”, ungkapnya.
Pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini kembali menegaskan, bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen politik dan profesionalisme birokrasi.
“Kami optimistis, kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dapat menjadikan Depok, sebagai model pengelolaan aset publik yang produktif dan berkeadilan, sejalan dengan visi Astacita menuju Indonesia Maju”, tandasnya.(Arifin)
