Depok | Edisi.id – Sementara Presiden Prabowo Subianto tengah menjalankan reformasi fiskal dan pembangunan strategis dengan pengawasan ketat dan efisiensi birokrasi, Pemkot Depok justru terlihat mandek, tak mampu menerjemahkan semangat perubahan ke dalam kinerja nyata semangat perubahan Astacita Prabowo-Gibran.
Permasalahan akut seperti : Sampah, Pasar, Terminal Terpadu, dan Stasiun Depok Baru yang kumuh, menjadi bukti ketidakmampuan tim kerja Pemkot dalam mengelola proyek strategis dan layanan publik.
Didit, Aktivis Pemerhati Kebijakan Pemerintah menegaskan, bahwa masalah utamanya bukan pada kapasitas teknis semata, tetapi orientasi dan disiplin kerja jajaran eksekutif.
“Tim Pemkot gagal membentuk mekanisme khusus untuk menelusuri kebocoran PAD maupun proyek mangkrak. Mereka hanya fokus lebih pada seremoni daripada hasil nyata”, ujarnya.
Didit menyebut, bahwa reformasi Presiden Prabowo dalam satu tahun berhasil meningkatkan pendapatan negara melalui pengawasan langsung dan tata kelola terstruktur, sedangkan Depok kehilangan PAD secara sistematis, hal ini menandakan lemahnya koordinasi internal, dan kurangnya ketegasan pimpinan.
“Kegagalan Pemkot Depok di kinerja tahun pertamanya ini bersifat struktural, dengan dibiarkannya kebocoran PAD menunjukkan, budaya birokrasi yang mengabaikan akuntabilitas, transparansi, dan prioritas pada hasil nyata, berbeda dengan model kerja nasional yang diterapkan Presiden Prabowo”, bebernya.
Didit juga menekankan, bahwa Pemkot Depok kini berada pada titik kritis, antara melanjutkan retorika politis, atau mencontoh reformasi fiskal dan manajemen strategis Presiden Prabowo Subianto yang terbukti berhasil.
“Jika tetap memilih jalan retorika, Depok akan menjadi laboratorium kegagalan birokrasi yang merugikan publik”, ungkapnya.
Semua permasalahan yang kerap, dan sedang terjadi seharusnya menjadi alarm bagi aparat pengawas internal dan Kejaksaan untuk melakukan investigasi serius. Tanpa tim khusus yang fokus, budaya pembiaran akan terus merugikan warga dan menurunkan kepercayaan publik.
“Warga Depok menunggu layanan publik yang layak, bukan jargon semata. Jika kinerja tim Pemkot tidak berubah, Depok akan tercatat sebagai simbol stagnasi birokrasi dan ketidakmampuan meniru model reformasi nasional yang efektif”, pungkas Didit.(Arifin)
