Depok | Edisi.id — Gelar audiensi dan diskusi bersama Presidium Ojol Jabodetabek yang dihadiri Gerry Wahyu Riyanto (anggota DPRD Fraksi Gerindra) dan Ari Manggala (Kabid Bimkestib Dishub Kota Depok), Wakil Ketua DPRD Kota Depok Hj. Yeti Wulandari menggagas dua program strategis berbasis konsep ‘Triple Helix’, yakni : ‘Satu Hari Tanpa Kendaraan Pribadi’ dan ‘Pembuatan Shelter Ojek Online (Ojol)’. Kedua inisiatif ini diarahkan untuk mengurai kemacetan dan memperkuat sistem transportasi kota secara berkelanjutan.
Pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini menjelaskan, bahwa pendekatan ‘Triple Helix’ akan menempatkan pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai motor inovasi, dan masyarakat sebagai subjek partisipatif.
Menurutnya, sinergitas lintas sektor ini akan mampu membentuk ekosistem kebijakan yang kolaboratif dan adaptif terhadap tantangan urbanisasi modern.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini juga menyebut, bahwa program ‘Satu Hari Tanpa Kendaraan Pribadi dan Pembuatan Shelter Ojol’ bukan hanya bentuk seremonial, tetapi lebih kepada instrumen rekayasa sosial untuk membangun kesadaran publik.
“Melalui program ‘Satu Hari Tanpa Kendaraan Pribadi’ ini, kita ingin menumbuhkan kedisiplinan sosial, kesadaran ekologis, dan efisiensi ruang publik yang mendukung kualitas hidup warga, dan ini bagian dari implementasi visi Astacita Prabowo–Gibran dalam membentuk manusia unggul yang berdaya saing serta beretika lingkungan”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Jum’at 31/10/2025.
“Kemudian, untuk program ‘Pembuatan Shelter Ojol’ diposisikan sebagai langkah struktural menuju tata kelola transportasi daring yang tertib dan ramah lingkungan. Pembuatan Shelter ini, dirancang menjadi simpul integrasi antara moda transportasi publik dan digital, serta sarana peningkatan konektivitas ekonomi perkotaan”, jelasnya.
Lebih lanjut, Srikandi Gerindra Kota Depok ini juga menegaskan, bahwa kolaborasi ‘Triple Helix’ merupakan elemen strategis dalam membangun kebijakan transportasi yang berkeadilan dan inovatif.
“Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat harus menjadi fondasi dalam membentuk kebijakan publik yang inklusif. Sinergi ini bukan sekadar wacana, melainkan langkah konkret untuk memperkuat sistem transportasi yang berdaya saing dan adaptif terhadap perubahan teknologi”, terangnya.
Dari perspektif kebijakan publik, Politisi yang dikenal sangat peduli terhadap permasalahan masyarakat ini menyebut, bahwa inisiatif ini mencerminkan paradigma ‘Behavioral Governance’, yakni : pendekatan yang membentuk perilaku kolektif melalui partisipasi masyarakat.
“Program Satu Hari Tanpa Kendaraan Pribadi ‘ akan menjadi laboratorium sosial bagi warga untuk melatih disiplin, solidaritas, dan kesadaran ekologis”, jelasnya.
“Pembatasan kendaraan pribadi bukan semata untuk mengurangi kemacetan atau emisi, tetapi juga membuka ruang ekonomi baru bagi pengemudi ojek online dan sektor informal. Ini adalah wujud nyata prinsip ekonomi kerakyatan yang menjadi fondasi Astacita Prabowo–Gibran”, tuturnya.
Sebagai bagian dari ‘Evidence Based Policy Making’, Hj. Yeti Wulandari menekankan pentingnya riset komprehensif terhadap dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari program tersebut.
Ia menekankan, bahwa efektivitas kebijakan harus berbasis data empiris agar memiliki legitimasi ilmiah dan keberlanjutan jangka panjang.
“Depok sangat perlu menjadi model kota berdisiplin sosial, berkeadilan ekonomi, dan berwawasan ekologis kedepannya, dan itu harus kita wujudkan bersama semua elemen masyarakat tanpa “, ungkapnya.
“Terimakasih banyak kami ucapkan kepada teman-teman Presidium Ojol se-jabodetabek atas diskusinya hari ini. Kami pastikan Gerindra akan selalu menjadi garda terdepan dalam mengakomodir keluhan masyarakat, dan mari bersama-sama kita ciptakan Kota Depok yang kompak, maju, dan saling peduli senafas dengan Astacita Prabowo-Gibran”, tandasnya.(Arifin)
