Depok | Edisi.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Ir. H. Nuroji. M.Si, menegaskan, bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto merepresentasikan ‘Policy Reform’ dalam kerangka pembangunan manusia berbasis gizi dan kesejahteraan sosial.
Program ini dinilainya sebagai instrumen transformasi struktural dalam memperkuat ketahanan gizi nasional, menekan angka stunting, serta mengintervensi akar kemiskinan kronis melalui pendekatan multisektor dan berbasis bukti (Evidence Based Policy).
Gelar reses di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Sabtu (18/10/2025), H. Nuroji menegaskan, bahwa MBG merupakan kebijakan strategis lintas sektor yang mengintegrasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi keluarga.
“Program ini telah lama dirancang Pak Prabowo dan kini diimplementasikan secara bertahap di berbagai daerah. Orientasinya bukan hanya menekan angka stunting, tetapi juga membangun fondasi sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing”, ucapnya, Sabtu 18/10/2025.
H. Nuroji menjelaskan, bahwa sasaran program MBG dirancang secara komprehensif mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, yang secara demografis merupakan kelompok paling rentan terhadap kekurangan gizi.
Ia menilai pendekatan tersebut relevan dengan kerangka pembangunan ‘Human Development’ sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa MBG adalah investasi jangka panjang untuk kualitas manusia Indonesia. Gizi adalah prasyarat bagi pendidikan, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi”, terangnya.
Secara epistemologis, H. Nuroji memandang MBG sebagai kelanjutan evolutif dari program ‘Revolusi Putih’ yang digagas Prabowo sejak tahun 2008. Program yang semula berfokus pada distribusi susu kini direkonstruksi menjadi intervensi gizi seimbang berbasis pangan lokal dan bernilai gizi tinggi.
“Kalau dulu hanya susu, kini diperluas dengan makanan sehat sesuai kebutuhan nutrisi anak dan ibu. Ini menunjukkan kontinuitas visi kebijakan yang progresif dan kontekstual terhadap tantangan gizi masyarakat modern”, tuturnya.
Dari perspektif tata kelola publik, H. Nuroji menekankan, pentingnya penguatan infrastruktur pelayanan gizi melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Ia mengungkapkan, bahwa Komisi IX DPR RI, memiliki fungsi pengawasan dan legislasi untuk memastikan kebijakan MBG berjalan efektif, akuntabel, dan berkeadilan.
“Khusus di Depok, dapur gizi harus dimaksimalkan. Pembangunan SPPG belum mencapai target 100 persen, sehingga perlu kolaborasi lintas kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah”, ungkapnya.
Lebih lanjut, H. Nuroji mengaitkan MBG dengan agenda hilirisasi industri nasional sebagai strategi simultan antara kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial.
Menurutnya, kedua agenda tersebut saling memperkuat yakni hilirisasi menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan daya beli masyarakat, sementara MBG memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui intervensi gizi.
“Kebijakan gizi dan ekonomi harus dipandang sebagai dua sisi dari satu strategi pembangunan inklusif. MBG menjamin kesejahteraan dasar, sementara hilirisasi memperluas peluang ekonomi”, bebernya.
Dalam perspektif akademik, H. Nuroji menilai MBG sebagai contoh nyata ‘Developmental State Policy’, dimana negara berperan aktif dalam membentuk kualitas generasi masa depan melalui kebijakan gizi.
Ia menekankan, bahwa intervensi gizi sejak dini memiliki korelasi positif terhadap peningkatan ‘Cognitive Outcomes’, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing global.
“Dalam jangka pendek MBG berfungsi menurunkan prevalensi stunting, sedangkan jangka panjangnya membangun generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional”, imbuhnya.
“Kedaulatan bangsa berakar pada ketahanan gizi rakyatnya. Program MBG bukan sekadar kebijakan pangan, tetapi investasi sosial jangka panjang bagi peradaban Indonesia yang sehat, cerdas, dan mandiri”, tandasnya.(Arifin)
