EDISI.ID – Konsep ekonomi politik, sebagaimana dipaparkan oleh Vincent Mosco menjadi kerangka penting dalam menganalisis bagaimana relasi kekuasaan dalam sistem kapitalisme memengaruhi proses produksi serta distribusi media massa (Hanifah, 2021).
Mosco menegaskan bahwa media tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang lebih luas, di mana baik isi maupun tenaga kerja media diperlakukan sebagai komoditas. Pendekatan ekonomi politik menitikberatkan pada dinamika relasi sosial dan struktur kekuasaan yang membentuk alur produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya komunikasi.
Dalam konteks ini, Mosco memperkenalkan tiga konsep utama yang menjadi pilar analisisnya, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi.
Pertama, konsep komodifikasi merujuk pada proses transformasi suatu objek atau layanan, termasuk konten media, dari nilai guna menjadi nilai tukar dalam logika pasar.
Mosco membedakan tiga bentuk utama komodifikasi dalam industri media: komodifikasi isi, komodifikasi khalayak, dan komodifikasi tenaga kerja. Komodifikasi isi berkaitan dengan strategi penjualan konten sesuai permintaan pasar, di mana media mengemas informasi agar menarik secara komersial.
Sementara itu, komodifikasi khalayak menggambarkan bagaimana perhatian audiens dikalkulasi dalam bentuk metrik seperti rating atau jumlah pengguna untuk kemudian dijual kepada pengiklan. Adapun komodifikasi tenaga kerja mencerminkan eksploitasi terhadap pekerja media yang seringkali menghadapi kondisi kerja tanpa perlindungan memadai.
Fenomena ini memperjelas bahwa media modern tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga memperjualbelikan perhatian publik, menjadikan audiens sebagai produk yang diperjualbelikan dalam ekosistem industri komunikasi. Dengan demikian, logika kapitalisme menembus setiap aspek produksi dan konsumsi informasi dalam ruang media kontemporer.
Konsep kedua adalah spasialisasi, yang dalam kerangka Mosco menggambarkan upaya media untuk mengatasi batasan ruang dan waktu dalam distribusi informasi. Spasialisasi menunjukkan bagaimana media mampu memperluas jangkauan komunikasinya secara global dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern.
Transformasi ini memungkinkan sebuah peristiwa lokal di suatu wilayah dapat diakses secara real-time oleh audiens di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, ekspansi perusahaan media transnasional menjadi bukti nyata proses spasialisasi, di mana jaringan distribusi konten melampaui batas-batas geografis.
Dampaknya, konten media kemudian disusun dengan mempertimbangkan preferensi pasar global, sehingga menuntut adanya efisiensi, kecepatan distribusi, dan relevansi terhadap keberagaman audiens lintas negara. Fenomena ini tidak hanya memperluas basis konsumen media, tetapi juga membentuk pola baru dalam produksi konten yang berorientasi pada pasar internasional.
Ketiga, strukturasi merupakan konsep yang menggabungkan dimensi komodifikasi dan spasialisasi dengan mengacu pada teori strukturasi Anthony Giddens yang kemudian diadaptasi oleh Mosco dalam studi media.
Strukturasi menyoroti hubungan dialektis antara agen dan struktur sosial, di mana media berperan ganda: sebagai entitas yang dipengaruhi oleh struktur sosial-ekonomi yang ada sekaligus sebagai agen aktif yang mereproduksi serta membentuk ulang struktur tersebut.
Dalam praktiknya, media menjalani hubungan yang erat dengan institusi negara, korporasi, dan lembaga ideologis lainnya. Proses ini menghasilkan produksi narasi atau kebijakan media yang sering kali berpihak pada kelompok dengan kepentingan dominan. Oleh sebab itu, media tidak bisa dipandang sebagai saluran informasi yang netral.
Sebaliknya, ia menjadi arena tempat berlangsungnya reproduksi ideologi dan distribusi kekuasaan, dengan konten yang secara sistematis disusun untuk melegitimasi kepentingan ekonomi-politik tertentu. Melalui konsep strukturasi, analisis terhadap media menjadi lebih tajam dalam memahami peran media dalam pembentukan opini publik dan konfigurasi struktur sosial.
Dalam kerangka ini, pendekatan Mosco secara gamblang memperlihatkan keterkaitan erat antara media, ekonomi, dan kekuasaan. Proses produksi berita terjadi dalam logika pasar di mana konten dijadikan komoditas untuk mendapatkan keuntungan (komodifikasi), didistribusikan secara global melalui jaringan media transnasional (spasialisasi), dan diproduksi dalam konteks relasi dengan institusi kekuasaan untuk menyampaikan ideologi tertentu (strukturasi).
Berita tidak lagi sekadar informasi, melainkan menjadi alat yang terintegrasi dalam proses reproduksi kekuasaan ekonomi-politik. Dengan demikian, analisis ekonomi politik komunikasi membuka ruang kritis untuk mengidentifikasi siapa yang memiliki kontrol atas informasi, bagaimana narasi dibentuk, dan untuk kepentingan siapa informasi tersebut disebarluaskan.
Analisis Representasi Konflik dalam Media
Pemberitaan media Indonesia terkait konflik Iran–Israel cenderung menggambarkan ketegangan tersebut sebagai ancaman serius yang memiliki dimensi global.
Salah satu laporan dari UGM, misalnya, menyatakan bahwa konflik ini “tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga berpotensi mengubah konfigurasi kekuatan global” (Andriyani, 2025). Framing seperti ini mengangkat narasi kekhawatiran atas dampak luas dari konflik tersebut dan melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia, sehingga memperkuat relevansi isu ini bagi khalayak nasional.
Beberapa media juga menyoroti langkah-langkah politik dalam negeri, seperti keputusan DPR RI untuk memanggil Menteri Luar Negeri guna membahas posisi diplomatik Indonesia terkait konflik tersebut (Muhammad Ridwan, 2025). Fokus pemberitaan pada aspek militer dan diplomasi menunjukkan adanya konstruksi wacana yang sejalan dengan konsep strukturasi, di mana media berperan aktif dalam membentuk persepsi publik bahwa konflik ini bukan semata-mata berita internasional biasa. Melainkan isu strategis yang menyangkut posisi politik Indonesia di tingkat global.
Selain itu, konflik bersenjata antara Iran dan Israel juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia.
Dalam pemberitaan nasional, persoalan ini sering kali dikaitkan dengan risiko terhadap stabilitas ekonomi domestik, khususnya dalam sektor energi dan perdagangan.
Misalnya, Komisi XI DPR RI menyoroti potensi lonjakan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik. Media melaporkan bahwa DPR meminta pemerintah untuk memastikan harga minyak Indonesia (ICP) tetap berada dalam asumsi APBN 2025, yaitu sekitar US$82 per barel, dan menyiapkan kebijakan subsidi energi jika harga melampaui batas tersebut (KOMISI XI, 2025). Narasi ini menunjukkan bahwa media tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga berperan dalam membangun kesadaran publik akan risiko fiskal yang mungkin timbul.
Dari sisi perdagangan, pemberitaan juga menyoroti dampak potensial terhadap logistik global. Penutupan Selat Hormuz sebagai imbas konflik menjadi isu sentral yang diangkat media. Dalam salah satu laporan, peneliti dari CIPS mengingatkan bahwa gangguan jalur pelayaran di kawasan tersebut akan meningkatkan biaya pengiriman, yang pada akhirnya dapat menekan surplus ekspor Indonesia seperti dilansir Antara.
Selain itu, kenaikan harga minyak diproyeksikan akan memperberat biaya logistik ekspor nasional. Dengan demikian, framing media atas konflik ini secara tidak langsung menempatkan persoalan geopolitik sebagai faktor determinan dalam performa ekonomi Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan dan logistik internasional.
Dalam ranah geopolitik, media juga menyoroti pentingnya posisi diplomatik Indonesia dalam menghadapi krisis ini. Beberapa pemberitaan menampilkan analisis politikus dan pengamat hubungan internasional yang menekankan perlunya Indonesia mengambil langkah strategis yang netral namun tetap aktif dalam mendorong solusi damai.
Sikap ini dilaporkan sebagai bentuk kehati-hatian Indonesia agar tidak terseret dalam polarisasi politik global. Media, melalui liputannya, turut mempertegas bahwa kebijakan luar negeri Indonesia harus berorientasi pada kepentingan nasional dan stabilitas kawasan.
Lebih jauh, media nasional berperan sebagai kanal utama dalam membingkai konflik ini sebagai isu multidimensi yang melibatkan aspek ekonomi, politik, dan sosial. Pernyataan dari DPR dan para pakar ekonomi yang dikutip media menunjukkan bahwa wacana publik diarahkan untuk fokus pada mitigasi risiko ekonomi serta perlunya transparansi pemerintah dalam menghadapi dampak konflik. Upaya media dalam menyoroti langkah antisipatif pemerintah terkait subsidi energi maupun kebijakan diplomatik menjadi bukti nyata peran media dalam mempengaruhi agenda setting nasional.
Dalam konteks teori strukturasi Mosco, pemberitaan ini menggambarkan peran media dalam mereproduksi struktur kekuasaan, sekaligus menjadi arena diskursif di mana kebijakan fiskal dan diplomasi dibentuk melalui representasi media terhadap konflik Iran–Israel.
Dilansir berbagai sumber, pendekatan ekonomi politik komunikasi ala Vincent Mosco, dapat disimpulkan bahwa media Indonesia memainkan tiga peran utama dalam pemberitaan konflik ini. Pertama, komodifikasi yakni di mana isu konflik dikemas sebagai produk informasi yang memiliki nilai jual bagi audiens dan pengiklan.
Kedua, spasialisasi. Dengan memperluas cakupan pemberitaan dari level internasional ke konteks domestik agar relevan bagi kepentingan nasional. Ketiga, strukturasi, yaitu peran media dalam membangun dan mereproduksi struktur wacana politik-ekonomi yang memengaruhi kebijakan nasional.
Dengan demikian, media menjadi arena strategis tempat berlangsungnya pertarungan kepentingan antara berbagai aktor dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. (Anggarda Indrastata)
