EDISI.ID – Perkembangan media sosial telah merevolusi cara manusia membangun relasi sosial dan mempresentasikan dirinya. Di kalangan mahasiswa, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga ruang pencitraan yang terus menerus.
Mahasiswa berlomba-lomba menampilkan gaya hidup, pencapaian, bahkan kebahagiaan, yang belum tentu merepresentasikan kenyataan. Fenomena ini dikenal sebagai budaya pencitraan atau budaya performa, di mana eksistensi digital menjadi lebih penting daripada eksistensi nyata.
Budaya pencitraan bukan sekadar tren, melainkan refleksi dari sistem kapitalisme digital yang memanfaatkan media sosial sebagai alat produksi dan reproduksi nilai-nilai dominan.
Dalam konteks ini, Teori Sosial Kritis dari Mazhab Frankfurt menawarkan kerangka teoritik yang relevan untuk menganalisis bagaimana media menjadi instrumen hegemoni yang membentuk kesadaran masyarakat, termasuk mahasiswa. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa.
Bukan hanya sebagai alat komunikasi, media sosial telah bertransformasi menjadi panggung di mana individu menampilkan versi terbaik dari dirinya. Fenomena ini dikenal sebagai “budaya pencitraan” atau “budaya performa,” di mana mahasiswa merasa terdorong untuk selalu tampak sukses, bahagia, dan ideal di hadapan publik digital.
Budaya ini mendorong individu untuk mengejar validasi sosial melalui like, komentar, dan jumlah pengikut, sehingga identitas dan eksistensi mereka ditentukan oleh representasi visual dan narasi yang dibentuk di media sosial.
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis fenomena budaya pencitraan mahasiswa melalui lensa Teori Sosial Kritis dari Mazhab Frankfurt, khususnya pemikiran Herbert Marcuse dan Guy Debord. Dengan pendekatan ini, kita dapat memahami bagaimana media sosial tidak netral, melainkan sarat dengan kepentingan ideologis dan kapitalistik yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan berperilaku mahasiswa.
Budaya Pencitraan di Media Sosial. Budaya pencitraan mengacu pada praktik menampilkan diri secara strategis di media sosial untuk mendapatkan pengakuan sosial. Mahasiswa memamerkan gaya hidup, pencapaian akademik, penampilan fisik, hingga aktivitas sehari-hari yang dikurasi sedemikian rupa agar tampak menarik.
Dalam konteks ini, media sosial bukan lagi ruang ekspresi otentik, melainkan ruang kurasi citra diri. Motivasi utama di balik budaya ini adalah kebutuhan akan validasi sosial dan Fear of Missing Out (FOMO).
Mahasiswa merasa tertekan untuk mengikuti tren, mempertahankan eksistensi digital, dan memenuhi standar estetika serta sosial yang dibentuk oleh algoritma dan budaya populer. Akibatnya, muncul jarak antara identitas digital dan identitas nyata, yang berujung pada kelelahan mental dan keterasingan sosial.
Teori Sosial Kritis dan Mazhab Frankfurt. Teori Sosial Kritis muncul sebagai respons terhadap modernitas dan kapitalisme yang tidak hanya menindas secara fisik tetapi juga secara ideologis. Mazhab Frankfurt yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, dan kemudian Guy Debord menyoroti bagaimana budaya massa dan media menjadi alat hegemoni untuk mengendalikan kesadaran publik.
Herbert Marcuse dalam karyanya “One-Dimensional Man” menjelaskan bagaimana masyarakat modern direduksi menjadi satu dimensi yaitu pasif, konsumtif, dan tidak kritis.
Menurut Marcuse, sistem kapitalis menciptakan kebutuhan palsu yang membuat individu merasa puas dalam ketundukan. Media, dalam hal ini, berperan sebagai instrumen utama dalam menciptakan ilusi kebebasan.
Guy Debord dalam bukunya “The Society of the Spectacle” menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, hubungan manusia dimediasi oleh citra. Realitas digantikan oleh representasi.
Dalam konteks media sosial, hal ini terlihat jelas bahwa mahasiswa tidak lagi berinteraksi sebagai subjek otentik, melainkan sebagai objek tontonan yang terus menerus menciptakan citra untuk dikonsumsi.
Dengan menggunakan perspektif Marcuse, budaya pencitraan di media sosial dapat dipahami sebagai bagian dari proses penjinakan kesadaran kritis mahasiswa.
Ketika validasi sosial lebih penting daripada refleksi diri, mahasiswa menjadi konsumen budaya yang hanya mengejar kepuasan instan, bukan pembebasan diri. Sementara itu, dari perspektif Debord, media sosial menciptakan “masyarakat tontonan” di mana citra lebih penting daripada kenyataan.
Mahasiswa lebih sibuk menciptakan kesan sukses daripada menjadi sukses itu sendiri. Representasi menggantikan pengalaman langsung, dan eksistensi digital menjadi lebih penting daripada eksistensi nyata.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah menjadi alat hegemoni kultural. Standar kecantikan, kesuksesan, dan kebahagiaan ditentukan oleh logika pasar dan algoritma, bukan oleh nilai-nilai individual atau kultural yang otentik. Mahasiswa, sebagai kelompok yang seharusnya kritis, justru terjebak dalam siklus pencitraan dan validasi yang terus-menerus.
Budaya pencitraan yang berkembang di kalangan mahasiswa bukanlah fenomena netral. Ia merupakan bagian dari dominasi ideologi kapitalisme digital yang bekerja melalui media sosial.
Dengan menggunakan Teori Sosial Kritis dari Mazhab Frankfurt, khususnya pemikiran Marcuse dan Debord, kita dapat memahami bahwa media sosial tidak hanya membentuk perilaku, tetapi juga kesadaran dan identitas.
Mahasiswa perlu membangun kesadaran kritis terhadap realitas digital yang mereka konsumsi dan ciptakan. Pendidikan tinggi tidak boleh hanya menjadi ruang teknis, tetapi harus menjadi ruang emansipatoris yang membekali mahasiswa dengan kemampuan untuk berpikir kritis terhadap budaya yang menindas secara halus.
Kesadaran kritis adalah langkah pertama untuk membebaskan diri dari jebakan budaya pencitraan dan membangun identitas yang lebih otentik, reflektif, dan berdaya. (Ananda Pamungkas Mubarok)
