Depok | Edisi.id – Didit, Aktivis Pemerhati Kebijakan Pemerintah, menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok perlu mengubah paradigma dalam melihat kritik publik.
Menurutnya, Depok tidak boleh memposisikan kritik sebagai ancaman politik, melainkan sebagai instrumen diagnostik untuk mengevaluasi kebijakan daerah.
Ia menilai bahwa model ideal untuk transformasi tersebut dapat dilihat pada pendekatan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
“Presiden Prabowo mengelola kritik melalui pendekatan presisi, yaitu dengan memetakan setiap kritik berdasarkan sumber data, tingkat urgensi, dan relevansi kebijakan. Kritik diperlakukan sebagai indikator teknis yang membantu pemerintah nasional mengidentifikasi titik lemah program dan memetakan risiko implementasi”, ucap Didit, Jum’at 14/11/2025.
Model ini, menurut Didit, sangat relevan diadopsi oleh Pemkot Depok yang masih cenderung defensif terhadap masukan publik.
Didit menilai, bahwa Pemkot Depok perlu meniru mekanisme verifikasi kritik sebagaimana dilakukan Presiden Republik Indonesia.
“Di tingkat nasional, setiap kritik diuji melalui data kementerian teknis dan analisis kebijakan sebelum dijadikan dasar keputusan. Jika mekanisme serupa diinstitusionalisasi di Depok, maka kebijakan daerah dapat tersusun berdasarkan evidensi, bukan persepsi birokrasi atau tekanan politik lokal”, terangnya.
Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo menurut Didit menunjukkan, bahwa kritik bukan sekadar evaluasi, tetapi bagian dari arsitektur perencanaan strategis.
Ia mendorong Pemkot Depok untuk mengadopsi pola tersebut, terutama dalam sektor yang kerap menuai keluhan publik seperti infrastruktur, pelayanan dasar, dan pengelolaan anggaran.
“Kritik dapat berfungsi sebagai alat navigasi untuk memastikan program daerah tetap berada pada jalur prioritas”, imbuhnya.
Didit menekankan, pentingnya membangun kanal respons yang terstruktur di Depok, sebagaimana dilakukan Presiden Republik Indonesia melalui tim analis kebijakan dan kementerian teknis.
“Pemkot Depok perlu membentuk unit analisis khusus yang bertugas memproses kritik, menindaklanjuti temuan lapangan, dan menyusun rekomendasi berbasis data. Langkah ini akan meningkatkan akuntabilitas sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah daerah”, ungkapnya.
Pada akhirnya Didit memandang, bahwa dengan mengadopsi gaya kepemimpinan Presiden Prabowo dalam mengelola kritik akan mendorong Pemkot Depok bergerak menuju tata kelola yang lebih rasional, adaptif, dan responsif.
“Dengan menjadikan kritik sebagai fondasi evaluasi, Depok dapat memperbaiki kualitas kebijakan publik serta membangun kepercayaan warga terhadap institusi pemerintah, sebagaimana senafas dengan tujuan utama Presiden Prabowo Subianto menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai target kualitas pembangunan”, tandasnya.(Arifin)
