edisi.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa dugaan korupsi dalam pengadaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh akan terus dilakukan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyusul penegasan dari Presiden Prabowo mengenai tanggung jawab pada polemik yang dihadapi oleh Whoosh.
Tanak mengungkapkan bahwa penyelidikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa dugaan korupsi benar terjadi atau hanya sekadar dugaan.
Penyelidikan KPK untuk Kepastian Hukum
Meski Prabowo secara terang-terangan menyatakan akan bertanggung jawab soal Whoosh, namun penyelidikan pada proyek ikonik Jokowi itu tidak ada arahan untuk dihentikan.
“Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” kata Johanis Tanak kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu, 5 November 2025.
Dengan melakukan penyelidikan, akan diketahui titik akhir dari dugaan korupsi Whoosh.
“Penyelidikan itu kan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi sehingga ada kepastian hukum, kalau tidak ada ya selesai,” jelasnya.
Tetap akan Laporkan Hasil Penyelidikan pada KPK
Tanak juga mengungkapkan bahwa hasil penyelidikan KPK kepada Prabowo jika diketahui tak ada usaha penyelewengan anggaran.
Namun, jika ada upaya untuk mengambil keuntungan pribadi, Tanak meyakini Kepala Negara akan mengizinkan untuk melakukan pengusutan lebih jauh.
“Ketika ada (korupsi), tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam Asta Cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” terang Tanak.
Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Bakal Tanggung Jawab soal Whoosh
Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan telah mempelajari polemik yang dihadapi Whoosh saat menghadiri revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Prabowo saat mengisi sambutannya.
“Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu,” tambahnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta PT KAI untuk fokus pada pelayanan rakyat.
“Jadi, PT KAI nggak usah khawatir, semua nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita,” imbuhnya.
“Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” tegasnya.
Dugaan Mark Up Proyek Whoosh
Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat,” kata Mahfud MD.
“Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini,” jelasnya.
Dugaan adanya mark up itulah yang menurut Mahfud harus diperiksa agar diketahui kemana saja aliran uangnya.
Mahfud sendiri menegaskan bahwa dirinya juga bersedia jika dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi tetap menolak untuk membuat laporan resmi.
Sementara pihak KPK pun sempat menyatakan bahwa telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi.
***
