Depok | Edisi.id – Penundaan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Depok mendapat perhatian dari salah satu aktivis di Kota Depok.
menurut Suryadi Boges bahwa Penundaan pelantikan PPPK bukan hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi calon aparatur, tetapi juga merusak kredibilitas negara di mata publik.
Aparatur yang telah melalui proses seleksi panjang justru terjebak dalam labirin administrasi akibat kelalaian institusional.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar mengganti pejabat, tetapi menata ulang logika kerja agar aparatur memiliki orientasi kinerja yang terukur dan berintegritas. Tanpa itu, BKPSDM hanya menjadi simbol administratif tanpa makna substantif”, tandasnya.(Arifin)
