Edisi.id – Hj. Yeti Wulandari Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra mengatakan, bahwa Rapat Paripurna Penutupan Tahun Anggaran 2025 DPRD Kota Depok yang diselenggarakan dengan mengenakan busana adat Nusantara, adalah sebagai medium simbolik artikulasi identitas kebangsaan dalam praktik kelembagaan pemerintahan daerah.
Menggunakan pakaian adat Tapanuli Selatan dari wilayah salah satu daerah di Sumatera yang terdampak bencana, Hj. Yeti Wulandari merepresentasikan secara simbolik solidaritas kebangsaan, sekaligus menegaskan urgensi implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika secara substantif dalam membangun empati dan kepedulian kemanusiaan.
Menurutnya, penggunaan simbol kultural tersebut ditempatkan pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini, ke dalam kerangka normatif sebagai manifestasi nilai persatuan, keberagaman, dan integrasi sosial yang berfungsi memperkuat legitimasi etis penyelenggaraan fungsi legislatif di tingkat lokal.
“Penutupan tahun anggaran 2025 ini tidak dapat direduksi menjadi sekadar prosedur administratif, melainkan harus dipahami sebagai ruang refleksi institusional atas dinamika sosial dan kemanusiaan yang berkembang di masyarakat”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Senin 29/12/2025.
“Sebagai wakil rakyat, kami di DPRD memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengekspresikan empati kolektif, serta keberpihakan terhadap warga yang terdampak bencana alam di berbagai wilayah Indonesia”, terangnya.
Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra inipun menyebut, bahwa pernyataan dukungan moral dan solidaritas institusional tersebut diposisikan sebagai instrumen penguatan kohesi sosial, sekaligus sebagai indikator legitimasi substantif lembaga perwakilan rakyat di tengah situasi krisis multidimensional.
“Kami menilai, bahwa internalisasi nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan persatuan nasional merupakan prasyarat normatif dalam perumusan kebijakan publik yang responsif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan sosial”, ungkapnya.
Lebih jauh, Hj. Yeti Wulandari juga mengungkapkan bahwa Kota Depok menghadapi risiko bencana hidrometeorologi yang bersifat struktural, seiring meningkatnya intensitas curah hujan dan angin ekstrem yang memperbesar kerentanan wilayah perkotaan.
“Kami mendorong penguatan tata kelola kebencanaan berbasis kelembagaan dan partisipasi masyarakat kepada Pemkot Depok, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor sebagai strategi kebijakan adaptif guna memastikan perlindungan warga dijalankan secara sistematis, berkelanjutan, dan berkeadilan”, tandasnya.
“Kami di DPRD Kota Depok mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam membantu warga terdampak bencana melalui aksi sosial yang konkret dan berkelanjutan, sehingga solidaritas sosial tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi berkontribusi nyata terhadap pemulihan kondisi sosial dan kemanusiaan di tingkat lokal”, tutupnya.
