Kembali Turun Sungai, Hj. Yeti Wulandari Dorong Penguatan Multi Level Governance

  • Bagikan
Hj. Yeti Wulandari Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Chandra Rahmansyah Wakil Walikota Depok bersama Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono di Aksi Bersih Sungai Cipinang Segmen I.(Foto : Edisi.id)
Hj. Yeti Wulandari Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Chandra Rahmansyah Wakil Walikota Depok bersama Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono di Aksi Bersih Sungai Cipinang Segmen I.(Foto : Edisi.id)

Depok | Edisi.id  – Wakil Ketua DPRD Kota Depok Fraksi Gerindra, Hj. Yeti Wulandari menegaskan pentingnya penguatan ‘Multi Level Governance’ sebagai strategi integratif dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Aksi Bersih Sungai Cipinang Segmen I di Jalan Kober 2, Kelurahan Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, yang turut dihadiri Wakil Menteri LHK Diaz Hendropriyono dan Wakil Walikota Depok Chandra Rahmansyah.

Menurutnya, kolaborasi lintas level antara pemerintah pusat dan daerah merupakan prasyarat utama dalam membangun kebijakan mitigasi ekologis yang berkelanjutan.

“Tata kelola lingkungan yang efektif harus berbasis sinergi kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Sungai Cipinang dapat menjadi contoh nyata praktik governance yang inklusif”, ucap Srikandi Gerindra Kota Depok, Minggu 26/10/2025.

Sebagai anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hj. Yeti Wulandari menilai, bahwa penanganan persoalan lingkungan urban tidak cukup mengandalkan proyek jangka pendek, tetapi menuntut desain kebijakan yang berorientasi pada tata ruang ekologis, integrasi kelembagaan, dan kolaborasi antara komunitas lokal serta sektor swasta.

“Membersihkan sungai bukanlah kegiatan seremonial, melainkan proses restoratif untuk membangun kesadaran ekologis warga. Sungai yang bersih bukan hanya menekan risiko banjir, tetapi juga memperkuat daya dukung ekosistem perkotaan”, terangnya.

Pimpinan DPRD Kota Depok empat periode ini mengungkapkan, bahwa keberhasilan aksi lingkungan sangat ditentukan oleh ‘Environmental Citizenship’ yaitu : kesadaran kolektif warga terhadap tanggung jawab ekologis melalui pendidikan, partisipasi, dan kolaborasi komunitas.

Karena itu, pelembagaan nilai-nilai ekologis dalam setiap kebijakan publik menjadi kebutuhan mendesak di tingkat daerah.

Politisi Wanita Gerindra Kota Depok jebolan Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini juga mengapresiasi kehadiran Wamen LHK dan Wakil Walikota Depok sebagai wujud konsolidasi politik lingkungan antara pusat dan daerah.

Menurutnya, hal tersebut mencerminkan penguatan integrasi vertikal dan horizontal dalam praktik ‘Multi Level Governance’ yang meneguhkan arah baru tata kelola sumber daya air perkotaan.

“Sungai Cipinang berpotensi menjadi model kolaboratif pengelolaan ekosistem perkotaan di wilayah Jabodetabek. Dengan dukungan riset, kebijakan publik yang terarah, dan keterlibatan masyarakat, sungai dapat dikembangkan sebagai ‘Living Laboratory’ pembangunan berketahanan ekologis”, bebernya.

Ia menegaskan, bahwa aksi bersih Sungai Cipinang Segmen I merupakan manifestasi transformasi paradigma pembangunan menuju tata kelola yang menempatkan keberlanjutan ekologi sebagai inti kebijakan publik modern, yang sejalan dengan arah Astacita Prabowo–Gibran.

“Terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah berpartisipasi. Semoga kolaborasi ekologis seperti ini menjadi gerakan berkelanjutan menuju kesejahteraan yang berkeadilan lingkungan menuju Astacita Prabowo-Gibran yang sempurna”, pungkasnya.(Arifin)

  • Bagikan